Page 74 - Pembelajaran Vokasi di Perguruan Tinggi - Agunawan Opa
P. 74

dengan  relevansi  pendidikan  di  perguruan  tinggi,  tentu  akan
                     menambah jumlah lulusan yang tidak terserap di dunia kerja akibat
                     ketidakmampuan  memenuhi  persyaratan  yang  digariskan  pangsa
                     pasar  tenaga  kerja.  Kompetensi  ini  sudah  menjadi  tuntutan,  baik
                     sebagai  pekerja  maupun  wiraswasta  mandiri  terutama  dari  aspek
                     teknologi informasi.

                            Tingkat  kemandirian  para  lulusan  perguruan  tinggi  masih
                     rendah  baik  untuk  tingkat  diploma  maupun  sarjana,  masih  banyak
                     yang  kurang  siap  menghadapi  tuntutan  kompetensi  yang
                     dipersyaratkan  dunia  usaha  dan  industri,  termasuk  pula  untuk
                     menciptakan lapangan kerja secara mandiri. Permasalahan ini kalau
                     tidak  segera  diantisipasi  tentu  akan  berdampak  pada  makin
                     meningkatnya  jumlah  pengangguran.  Untuk  itu,  konsep  pendidikan
                     kejuruan  yang  berorientasi  pada  dunia  kerja  nampaknya  dapat
                     dipertimbangkan untuk diadopsi oleh perguruan tinggi.

                            Bambang Budiyono (2001:7), memberikan pengertian bahwa
                     “Konsep  pendidikan  kejuruan  yang  berorientasi  pada  dunia  kerja
                     didasarkan  atas  kebutuhan  tenaga  kerja  di  dunia  industri  dimana
                     perencanaan  ketenagakerjaan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  dunia
                     pendidikan.  Program  kebutuhan  pasar  kerja  seharusnya  dirancang
                     secara  terintegrasi  dengan  memperhatikan  tujuan  dan  kebutuhan
                     dunia usaha dan dunia industri”.

                            Senada dengan hal tersebut, dalam acara Fasilitasi Hubungan
                     Kehumasan Kemendikbud, Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
                     (BKLM)  di  Kuta,  Bali.  Kepala  BKLM  Ade  Erlangga  mengungkapkan
                     kebijakan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayan,  Nadiem  Anwar
                     Makarim bahwa untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia yang
                     terdiri dari 5 kebijakan tampaknya perlu disoroti secara lapang dada,
                     karena tidak semua orang bisa setuju terhadap kebijakan-kebijakan
                     tersebut. Kelima kebijakan meliputi:

                     1.  Prioritaskan pendidikan karakter dan pengamalan Pancasila.
                     2.  Potong  semua  regulasi  yang  menghambat  terobosan  dan
                        peningkatan investasi.



                                                      63
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79