Page 75 - Pembelajaran Vokasi di Perguruan Tinggi - Agunawan Opa

3. Kebijakan pemerintah harus kondusif untuk menggerakkan sektor
swasta agar meningkatkan investasi di sektor pendidikan.
4. Semua kegiatan pemerintah berorientasi pada penciptaan
lapangan kerja dengan mengutamakan pendekatan pendidikan
dan pelatihan vokasi yang baru dan inovatif.
5. Memperkuat teknologi sebagai alat pemerataan baik daerah
terpencil maupun kota besar untuk mendapatkan kesempatan dan
dukungan yang sama untuk pembelajaran. (Tempo, n.d.)

Hal ini berarti bahwa pemerintah yang dalam hal ini
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung penuh
penerapan pendidikan vokasi di berbagai lembaga pendidikan.
Selama ini pendidikan vokasi kurang mendapat perhatian dan menjadi
pilihan kedua saat melanjutkan pendidikan. Namun perlahan sejak
periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, pandangan
tersebut mulai berubah. Pendidikan vokasi mulai mendapatkan tempat
di hati masyarakat dan tidak lagi menjadi pilihan kedua. Hal itu
dikarenakan mulai dilakukannya revitalisasi pendidikan vokasi.

Bahkan untuk memaksimalkan hal tersebut, Pemerintah telah
mengeluarkan kebijakan, yang tertuang dalam Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan yang paling mendasar dalam
Perpres itu adalah adanya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
(Ditjen Pendidikan Vokasi) di Kemendikbud. Sebelumnya, pendidikan
vokasi di bawah Direktorat Jenderal lainnya, seperti Direktorat Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) di Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah,
maupun Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan di bawah Ditjen
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Keberadaan Ditjen Pendidikan Vokasi sendiri bertujuan untuk
menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi era
Revolusi Industri 4.0, yang membutuhkan tenaga-tenaga terampil yang
ahli dibidangnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

64