Page 204 - Pemikiran Agraria Bulaksumur Telaah Awal atas Pemikiran Sartono Kartodirdjo Masri Singaarimbun dan Mubyarto
P. 204

Pemikiran Masri Singarimbun
               ditugasi untuk menangani suku terasing yang berasal dari
               lingkungan hutan. Mereka dimukimkan dalam kampung baru
               yang dilengkapi berbagai fasilitas. Berbeda dengan tiga depar-
               temen di atas Depdagri melaksanakan proyek “resettlement”
               petani peladang berpindah. Mereka dipindah ke luar lingkungan
               asal mereka yaitu hutan yang sudah dijadikan sebagai lokasi
               beroperasinya industri perhutanan modern. Akibat industri
               perhutanan modern ini segera terlihat beberapa tahun kemudian.
               Dalam waktu delapan tahun sejak 1982 di Kalimantan laju
               kerusakan hutan diperkirakan seluas 610,9 ribu hektar per tahun,
               maka pada tahun 1990 kerusakan hutan Kalimantan mencapai
                                    136
               sekitar 4887,2 ribu hektar .
                   Bahwa kelompok komunal tertentu dan tanah yang didiami-
               nya mempuanyai kaitan yang tidak  dapat dipisahkan. Tanah
               adalah tempat tinggal mereka dan memberikan penghidupan
               kepada persekutuan. Jenazah nenek moyang mereka dikuburkan
               di tempat itu dan mereka percaya nenek moyang mereka akan
               menjadi pelindung bagi mereka. Dengan demikian, tindakan
               memindah begitu saja orang-orang dayak pedalaman sama
               dengan mencabut seluruh relasi hidup, kebudayaan, dan pera-
               daban yang telah mereka bangun ratusan tahun jauh bahkan
               sebelum negara ini berdiri. Di sinilah letak dilema dan persoalan
               yang tarik menarik antara kepentingan pembangunan nasional
               dan hak hidup masyarakat dayak.  Pemerintah dan khususnya
               Kanwil Pertanahan Propinsi Kalimantan Timur pada saat itu
               berpendapat bahwa persekutuan hukum masyarakat dayak tidak
               ada lagi. Kanwil tersebut menyebut bahwa upaya menarik-narik




                   136  Ibid., hlm. 58-60

                                                                  185
   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209