Page 225 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

Entitas masyarakat asli di Malaysia sebagaimana
kajian Alias (2009) mendasarkan pada keturunan dapat
dikelompokkan menjadi tiga kategori umum yakni Negrito, Senoi
dan Jakun (Proto Melayu), dimana setiap kelompok tersebut
dapat dibedakan lagi menjadi enam sub kelompok berdasarkan
kondisi budaya, bahasa, agama dan corak kehidupannya
masing-masing. Pemberlakuan regulasi terhadap masyarakat
adat/asli di Malaysia menganut regulasi yang berbeda-beda,
dimana terhadap masyarakat di Semenanjung Malaysia tunduk
pada Undang-undang Rakyat Aborigin 1954, sementara bagi
masyarakat yang tinggal di Sabah maupun Serawak maka
tunduk pada hukum negara bagian masing-masing wilayah.

Dalam perkembangannya beberapa kajian yang
memfokuskan pada kondisi ekonomi masyarakat asli
menunjukkan sebagian besar yakni mencapai 50 % masih
berada pada kondisi di bawah garis kemiskinan (Alias 2015).
Selain itu kesenjangan terhadap akses kesehatan maupun
pendidikan yang cukup tinggi juga semakin memperburuk
kehidupan masyarakat orang asli. Adanya persepsi yang kurang
tepat terhadap masyarakat orang asli serta berbagai skema
kebijakan pembangunan yang kurang mempertimbangkan
keberlanjutan hidup masyarakat justru berujung pada semakin
tingginya disparitas kondisi hidup masyarakat. Nicholas
(2003) menyebutkan bahwasanya hubungan yang cukup unik
antara masyarakat orang asli dengan tanah leluhur seringkali
diabaikan dalam berbagai skema pembangunan bahkan nilai
kompensasi yang diberikan seringkali kurang memadai dalam
pelaksanaan pengadaan tanah.

196 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa