Page 226 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

Beberapa regulasi yang diterapkan terkait hak atas tanah
khususnya terkait penguasaan maupun pemilikan masyarakat
Orang Asli pada beberapa negara bagian di Malaysia masih
lemah dan justru ditemukan adanya diskriminasi. Selain
itu, regulasi yang diterapkan pemerintah guna menjaga
keseimbangan ekosistem serta keberlanjutan lingkungan
seringkali berbenturan dengan pola kebiasaan hidup masyarakat
Asli. Penetapan hutan lindung maupun hutan konservasi
yang sebelumnya dijadikan sebagai sumber penghidupan
berimplikasi terhadap munculnya berbagai kebijakan. Salah
satunya yakni adanya pembatasan terhadap pemanfaatan hutan
lindung maupun hutan konservasi menyebabkan pembatasan
akses masyarakat. Beberapa regulasi tersebut mengakibatkan
masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih sempit dalam
mengakses hasil hutan yang berimplikasi terhadap masyarakat
Orang Asli belum dapat keluar dari lingkaran kemiskinan yang
terus menjerat mereka (Aiken & Leigh 2015). Ketidakadilan,
perampasan tanah, semakin sempitnya lahan serta dampak
buruk akibat industri terhadap kerusakan lingkungan, relokasi
serta marginalisasi ekonomi dan politik terhadap Orang Asli ini
menjadi salah satu dampak negatif yang harus dikorbankan
karena pembangunan (Aiken & Leigh 2011).
Pemindahan masyarakat secara paksa karena proyek
pengadaan tanah yang terjadi di Malaysia ini dalam beberapa
kajian dianggap sebagai bencana sosial (Choy 2004, 2005a,
2005b). Oliver-Smith (2009) menyatakan upaya pemukiman
kembali atau pemindahan masyarakat adat yang terjadi di
Malaysia antara Semenanjung, Sabah dan Serawak memiliki
permasalahan yang cukup kompleks. Perbedaan ketentuan
pada tiga wilayah terkait sistem tenurial juga berpengaruh

Praktik Pengadaan Tanah di Beberapa Negara 197