Page 227 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

terhadap perlakuan yang berbeda-beda kepada masyarakat
adat. Di Serawak misalnya masyarakat adat yang dipindahkan
selanjutnya ditempatkan pada tanah milik negara, dan
terhadap tanah adat yang sebelumnya mereka tempati maka
dapat ditiadakan sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan
Menteri. Kondisi ini tentu mengakibatkan masyarakat adat
tercerabut dari tanah adat/tanah bersama yang mereka kelola
sebelumnya sebagai sumber penghidupan. Beberapa wilayah
juga menerapkan kompensasi dalam bentuk uang, namun
perhitungan kompensasi tersebut tidak memasukkan tanah
kepemilikan bersama yang sebelumnya menjadi tumpuan
hidup masyarakat. Nilai kompensasi tunai yang diterima berupa
pengganti rumah, tanah, tanaman serta kuburan yang hilang.
Besaran nilai kompensasi yang diberikanpun dipertanyakan
terhadap nilai kecukupannya. Sementara kebijakan yang
diterapkan pada pembangunan bendungan Sungai Selangor
pemberian kompensasi tanah hanya diberikan kepada
pemegang sertipikat resmi kepemilikan tanah karena negara
menganggap tanah yang digunakan oleh masyarakat adat
sebagai tanah negara (Aiken & Leigh 2015).
Skema kebijakan penanganan pengadaan tanah pada
beberapa wilayah di Malaysia memang tidak seragam, beberapa
warga yang mengungsi karena pembangunan bendungan
Batang Ai diantaranya diberikan kompensasi, difasilitasi
pemukiman kembali dan dijanjikan lahan garapan seluas 4,45
Ha meskipun pada praktiknya menjadi 3,24 Ha. Akan tetapi paket
pemukiman kembali yang dibangunkan tersebut tidak diikuti
dengan pembangunan infrastruktur dasar seperti jaringan jalan
beraspal, sarana prasarana kesehatan, pendidikan maupun
fasilitas dasar lainnya yang belum terbangunkan.

198 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa