Page 260 - pengadaan tanah CNVRT.cdr
P. 260

maupun pemindahan dikarenakan bencana penentuan lokasi
           yang berasal dari usulan tingkat bawah atau dari masyarakat,
           menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih baik (Jha 2010,
           80; Sipe & Karen 2014, 400-412).

               Terkait  keterlibatan  masyarakat  pada  tahap  permukiman
           kembali  ini,  tentu  di  dalam proses  dan  setiap  tahapan  yang
           dihadapi  adalah  kondisi  masyarakat  yang  beragam dimana
           mereka terkadang  memiliki  kapasitas  yang terbatas  atau
           tingkat  kepercayaan  masyarakat  yang  terkadang  masih
           rendah terhadap perencanaan proyek yang akan dilaksanakan.
           Kendala  lain dalam proses  ini  adalah  seringkali  pihak  yang
           membutuhkan tanah  serta  para pihak  yang terlibat  sudah
           merumuskan dan merencanakan skema kebijakan yang baik
           akan  tetapi  terkadang  dari  sisi  masyarakat  memiliki  sifat
           kohesif  sehingga  mereka tidak  peduli  dengan  rencana  baik
           yang akan dilaksanakan dalam pengadaan tanah, permukiman
           kembali  dan  pemulihan  kehidupan  masyarakat  terdampak.
           Sifat kohesif yang dimiliki kelompok masyarakat ini tentunya
           berimplikasi  terhadap  mekanisme  keterlibatan  masyarakat
           yang tidak optimal.
               Dalam  konteks  ini  maka  keterlibatan  semua pemangku
           kepentingan dari berbagai lini harus diikutkan semenjak awal
           perencanaan. Pemerintah daerah yang membawahkan struktur
           dan organisasi masyarakat hingga level bawah tentunya mampu
           memberikan  sosialisasi  dan  penjelasan  kepada  masyarakat.
           Kepemimpinan  yang  jelas  dan  terstruktur  serta  terdapatnya
           keterwakilan  semua  kelompok  masyarakat  dalam  setiap
           proses serta mekanisme pendekatan yang komprehensif serta
           konsisten  tentunya  mampu menyelesaikan  permasalahan




                            Pemulihan dan Pemukiman Kembali Masyarakat Terdampak  231
   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265