Page 264 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

6. Permukiman yang disediakan harus memegang prinsip
pemerataan, keadilan dan standar yang sama atau idealnya
lebih baik;
7. Permukiman baru harus mampu menggantikan semua
fasilitas masyarakat yang ada sebelumnya, infrastruktur
terkait dan fasilitas/infrastruktur yang dipersyaratkan di
dalam peraturan perundang-undangan;

8. Dalam pelaksanaannya harus dipastikan bahwasanya
masyarakat terdampak mampu memelihara perumahan
maupun fasilitas yang diberikan dengan biaya yang
terjangkau;
9. Permukiman baru yang disediakan harus diberikan status
legalitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan untuk menjamin keamanan status kepemilikan/
property yang dimiliki masyarakat maka lokasi tersebut
harus dilakukan pendaftaran tanah;

10. Dalam perkembangannya terhadap lokasi permukiman
diizinkan untuk dilakukan pengembangan ataupun
perluasan komunitas baru;
11. Para pemangku kepentingan terkait harus dilibatkan
semenjak awal sehingga pembangunan permukiman
maupun infrastruktur pendukung dapat dilaksanakan tepat
waktu.

Dalam implementasinya semua tahapan dan proses
permukiman kembali ini tentunya akan ditemukan tantangan
dan problematika. Sebagai contohnya di dalam perencanaan
maka penentuan standar kelayakan permukiman juga harus
disesuaikan dengan penjadwalan waktu yang telah ditetapkan.

Pemulihan dan Pemukiman Kembali Masyarakat Terdampak 235