Page 275 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

terhadap pelaksanaan pemukiman kembali maupun pemulihan
kehidupan masyarakat. Sehingga dengan adanya pengadaan
tanah dan pembangunan, diharapkan masyarakat terdampak
maupun masyarakat di sekitar proyek mampu memperoleh
dampak positif. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini
selain bermanfaat untuk pelaksanaan proyek yang sedang
berlangsung, juga mampu menjadi dasar bagi perencanaan
proyek di masa yang akan datang, sehingga pembelajaran dan
hasil evaluasi yang dilakukan mampu menjadi bahan perbaikan
bagi perencanaan proyek di masa mendatang.

III. Lesson Learned Pemukiman Kembali Pengadaan Tanah
Bandara Yogyakarta International Airport 1

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan aturan
pelaksanaannya yang terbaru (untuk merespon Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja), berupa Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum, menyebutkan pengaturan terhadap tujuan dan asas
pengadaan tanah, tahapan dan mekanisme pengadaan tanah
serta pengaturan terhadap pemberian ganti kerugian yang layak
dan adil. Hadirnya Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018
tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam
rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.
semakin melengkapi peraturan pengadaan tanah dimana
Peraturan Presiden ini menegaskan bahwasanya pihak yang
membutuhkan tanah bertanggungjawab terhadap penanganan
dampak sosial kemasyarakatan di dalam pengadaan tanah.

1 Sebagian naskah ini telah dipublikasikan pada Jurnal

246 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa