Page 277 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

pengadaan tanah yang sudah berlangsung, seringkali
masyarakat yang harus menanggung dampak buruk terhadap
ketidakberlanjutan kehidupan maupun problematika di dalam
memperoleh permukiman sebagai kebutuhan dasar mereka
(Fernandes 2008; Levien 2011; Suradi 2012; Goswami 2019;
Lakhia 2019). Meskipun di dalam UU Nomor 2 Tahun 2012
maupun di dalam Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2021 telah diatur bahwasanya bentuk ganti kerugian
yang diberikan kepada masyarakat dapat berupa uang,
tanah dan permukiman kembali, kepemilikan saham ataupun
bentuk lain yang disepakati bersama, namun dalam praktik
di lapangan bentuk ganti kerugian yang seringkali diberikan
kepada masyarakat masih sebatas pada ganti kerugian berupa
uang. Bentuk ganti kerugian uang ini dalam beberapa kajian
menunjukkan dapat habis dalam jangka lebih pendek, uang juga
hanya sebatas alat tukar yang belum mampu menggantikan
beberapa nilai intangible yang dikorbankan dari tanah yang
dilepaskan (Biswas 2020).

Pengadaan tanah dalam skala besar, sebagai contohnya
yang terjadi dalam pembangunan bandara Yogyakarta
International Airport (YIA), berdampak terhadap dengan
dampak terhadap masyarakat yang berjumlah banyak,
jumlah tanah yang jauh lebih luas, infrastruktur serta sarana
prasarana yang lebih banyak, dan berdampak terhadap
kondisi masyarakat yang beragam (pekerjaan, pendidikan,
keterampilan, luas kepemilikan/penguasaan tanah, status
pemilikan/penguasaan, kepemilikan modal/aset, dsb). Kondisi
yang beragam ini tentunya menimbulkan dampak yang akan
dirasakan oleh setiap individu yang akan berbeda-beda (Goulet
2005; Ghatak et.al 2013; Shee & Maiti 2018). Terhadap kondisi

248 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa