Page 276 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

Dengan beberapa peraturan ini diharapkan proses
pengadaan tanah yang dulu berlangsung lama dan sering
bermasalah dapat dilaksanakan secara cepat, efektif dan
efisien serta keberlanjutan kehidupan masyarakat dapat
diwujudkan. Hal ini sebagai salah satu strategi untuk mendorong
percepatan pembangunan infrastruktur serta kemudahan
dalam iklim berinvestasi di berbagai wilayah Indonesia.
Pengaturan terkait bagaimana kebijakan yang akan diambil
dalam pengadaan tanah terhadap dampak sosial ekonomi
masyarakat diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah Bagi Kepentingan
Umum. Pasal ini menyebutkan bahwa penilaian dilakukan
sejak tahap penyusunan dokumen perencanaan melalui studi
kelayakan. Begitupun dalam PP 19 Tahun 2021 pada pasal
7 secara jelas menyebutkan bahwasanya di dalam dokumen
perencanaan sekurang-kurangnya mencakup 6 poin, salah
satunya terkait survei sosial ekonomi sebagai bagian dalam
studi kelayakan sebelum pengadaan tanah. Namun di dalam
praktiknya seringkali permasalahan dampak sosial ekonomi
dimana di dalamnya terkait permukiman kembali (Pujiriyani
2014) dan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak (Azizah
2017) belum mendapatkan porsi lebih untuk diperhatikan dan
diselesaikan.
Terbatasnya kerangka baku instrumen dalam merumuskan
studi kelayakan, kurang mendalamnya studi sosial ekonomi
dan kurang lengkapnya dokumen perencanaan mengakibatkan
pihak yang membutuhkan tanah ataupun stakeholder tidak
merencanakan upaya mitigasi dan penganggaran untuk
meminimalisir dampak/risiko yang akan terjadi pasca
pengadaan tanah. Hal inilah yang mengakibatkan beberapa

Pemulihan dan Pemukiman Kembali Masyarakat Terdampak 247