Page 280 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

terkait infrastruktur, upaya resolusi konflik dan manajemen
krisis (Suntoro 2018; Mawadati, Fajri 2018; Pritangguh, Malik,
Rudiawan 2019) maupun kajian terkait dampak pengadaan tanah
bandara YIA (Sopanudin 2016; Azizah 2017) telah dilakukan
oleh para peneliti. Studi terkait problematika permukiman
kembali dalam pengadaan tanah juga pernah dilakukan oleh
Pujiriyani (2014), namun terhadap bagaimana kebijakan dan
mekanisme penyediaan tanah untuk permukiman masyarakat
terdampak dengan pelibatan Pemerintah Pusat/Daerah dan
pemerintah desa sekiranya perlu dibahas lebih mendalam.
Naskah ini bermaksud untuk merespon bagaimana kebijakan
dan strategi yang dilakukan pemerintah/stakeholder di dalam
menangani permasalahan permukiman kembali masyarakat
terdampak pengadaan tanah Bandara YIA. Upaya permukiman
kembali ini merupakan salah satu mitigasi yang dilakukan
untuk menjembatani terwujudnya kehidupan masyarakat yang
berkelanjutan.

A. Masyarakat Terdampak Pengadaan Tanah Bandara YIA
Pihak yang berhak merupakan pihak yang menguasai
atau memiliki objek pengadaan tanah, sehingga yang berhak
menerima ganti kerugian atas objek pengadaan tanah adalah
pihak yang berhak, sementara pihak yang terdampak tidak
langsung dimana mereka tidak memiliki atau menguasai
objek pengadaan tanah maka tidak berhak mendapatkan ganti
kerugian. Mekanisme penilaian ganti kerugian sebagaimana
diatur dalam UU No 2/2012 dimaknai dalam 2 (dua) aspek yakni:
pertama, masyarakat terdampak hendaknya mendapatkan
kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih
baik; kedua: masyarakat terdampak hendaknya mendapatkan

Pemulihan dan Pemukiman Kembali Masyarakat Terdampak 251