Page 278 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

keberagaman masyarakat terdampak pengadaan tanah ini
sebagaimana diatur dalam UU No 2/2012, harus dilakukan studi
kelayakan sehingga data kondisi sosial ekonomi masyarakat
dapat terekam dan tercatat pada dokumen perencanaan.

Tingkat kedetailan, keakuratan dan kelengkapan data yang
dilakukan melalui sensus untuk merekam kondisi masyarakat
maupun objek-objek yang terdampak dalam pengadaan
tanah sangat membantu dalam merumuskan kebijakan untuk
mengurangi dampak sosial/ekonomi/lingkungan yang akan
terjadi akibat pengadaan tanah dan pembangunan. Kondisi ini
yang seringkali kurang diperhatikan oleh instansi/pemerintah
yang membutuhkan tanah, terhadap kemungkinan dampak
yang dapat terjadi jika pengadaan tanah dilaksanakan.
Beberapa asumsi yang menganggap dokumen perencanaan
hanya sebatas pada aspek fisik semata, tanpa memperhatikan
bagaimana kondisi sosial-ekonomi-budaya masyarakat dan
anggapan bahwa dokumen perencanaan hanya sebagai
prasyarat yang harus dilalui oleh setiap instansi/pemerintah
yang membutuhkan tanah menjadikan awalan yang tidak baik
dalam pengadaan tanah.

Pengadaan tanah untuk pembangunan bandara Yogyakarta
International Airport (YIA) merupakan pengadaan tanah skala
besar sebagai pilot project pertama terhadap implementasi UU
Nomor 2 Tahun 2012. Pembangunan bandara ini membutuhkan
pembebasan tanah seluas 587,03 Ha, di mana pembangunan
tersebut mengenai lima desa (sekarang disebut “kalurahan”)
yakni Desa Glagah, Desa Palihan, Desa Jangkaran, Desa Sindutan
dan Desa Kebonrejo. Gambaran lokasi pengadaan tanah ini
tersaji pada gambar 3.6 (Kantor BPN Kulonprogo & Laporan
PT Angkasa Pura I). Sebagaimana pengadaan tanah yang telah

Pemulihan dan Pemukiman Kembali Masyarakat Terdampak 249