Page 291 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

pekerjaan (Utami, Wibowo & Afiq 2019) dan memudahkan di
dalam melakukan proses perpindahan. Selain itu penyediaan
tanah secara massal ini menjadikan masyarakat merasa tidak
terpisah dengan komunitas awal yakni hubungan kekerabatan
dan sistem sosial antar tetangga yang sudah terbangun
sebelumnya. Penyediaan tanah juga berada pada lokasi
strategis yakni dekat dengan bandara dan memiliki lokasi
mudah diakses tentunya mampu memberikan kesempatan
bagi masyarakat untuk membuka jasa/usaha terkait pelayanan
bandara. Secara Psikologis pemindahan masyarakat yang
tidak terlalu jauh dari komunitas awal ini dapat membantu
masyarakat agar tidak terkena dampak shock psikologis akibat
pengadaan tanah.

Pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam
memfasilitasi permukiman kembali bagi masyarakat tidak
hanya sebatas pada penyediaan tanah untuk permukiman
saja, namun pemerintah desa juga memfasilitasi ketersediaan
tanah untuk pembangunan fasilitas sosial/fasilitas umum
seperti jalan, gardu, tempat ibadah, sekolah dan ruang terbuka
hijau. Keseriusan dan pengorbanan pemerintah desa untuk
kepentingan warganya dalam permukiman kembali ini cukup
tinggi di mana pemerintah desa hanya memperoleh uang atas
nilai tanah untuk tempat tinggal yakni seluas kurang lebih 200
m / KK, sementara untuk penyediaan tanah guna pembangunan
2
fasilitas umum, pemerintah desa tidak menerima uang ganti dari
masyarakat. Dalam hal ini pemerintah desa cukup melakukan
izin perubahan penggunaan lahan kepada Pemerintah Daerah
Provinsi DIY (Gubernur) sebagaimana diatur dalam Peraturan
Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017.

262 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa