Page 287 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

mitigasi dampak dan penyusunan anggaran sudah dapat
dimulai sejak awal perencanaan pengadaan tanah.

Mendasarkan studi kelayakan terkait data kondisi sosial
ekonomi, status hak atas pemilikan dan penguasaan tanah serta
data luas pemilikan tanah yang akan terkena pembangunan,
maka pemerintah Kabupaten Kulonprogo melaksanakan
inventarisasi dan pengelompokkan kondisi masyarakat
terdampak. Data-data ini selanjutnya dijadikan dasar untuk
menyusun kajian mitigasi yang dapat dilakukan pemerintah
daerah. Hasil kajian tersebut merumuskan bahwasanya
pengadaan tanah skala luas ini dapat berimbas terhadap
keberlanjutan kehidupan masyarakat dengan kondisi beragam,
sehingga ketika pemerintah tidak turun tangan dalam kebijakan
penyediaan tanah untuk permukiman kembali maka hal yang
dikhawatirkan pasca pengadaan tanah masyarakat terdampak
akan terlantar dan mengalami kesulitan untuk mendapatkan
permukiman kembali (wawancara dengan Sugimo, Dispertaru
Kulonprogo). Kondisi ini sangat mungkin terjadi mengingat
harga tanah di sekitar lokasi sudah melambung tinggi dan
ketersediaannya semakin terbatas dikarenakan spekulan/
pemodal besar berbondong-bondong membeli tanah di sekitar
lokasi pengadaan tanah untuk investasi. Untuk mengantisipasi
hal tersebut, pemerintah daerah menugaskan Dinas Pertanahan
dan Tata Ruang Kabupaten Kulonprogo, Dinas Pekerjaan Umum
dan Kawasan permukiman (DPUKP) dan dinas terkait, untuk
selanjutnya melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah
Desa dan Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Kulonprogo.
untuk menyusun kajian sebagai upaya penyediaan permukiman
kembali bagi masyarakat terdampak.

258 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa