Page 292 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

Peran pemerintah Kabupaten Kulonprogo dalam
menangani permukiman kembali masyarakat terdampak
ini juga cukup banyak, diantaranya pemerintah kabupaten
mengalolasikan anggaran tahunannya yakni APBD sejumlah
6 miliar rupiah untuk biaya pengurukan lahan. (sebelumnya
kondisi tanah desa maupun tanah Pakualaman berupa lahan
sawah). Keberhasilan penyediaan permukiman kembali ini juga
tidak terlepas dari adanya koordinasi dan kepedulian terhadap
nasib masyarakat terdampak yang diinisiasi Pemerintah
Daerah Kulonprogo. Sementara Kementerian PUPR juga
terlibat dengan memberikan bantuan berupa pembangunan
bangket/pondasi untuk permukiman dan pembangunan jalan
permukiman warga serta membangunkan 100 rumah bagi
warga terdampak kelompok rentan (wawancara: Sugimo,
Dispertaru Kab Kulonprogo, 2020).

Upaya permukiman kembali bagi masyarakat terdampak
ini dilakukan secara komprehensif dengan keterlibatan
lintas sektoral. Dalam hal ini penyediaan tanah tidak hanya
sebatas pada aspek fisiknya saja melainkan aspek legal
terhadap perubahan alih pemilikan tanah juga difasilitasi
oleh pemerintah. Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten
Kulonprogo secara aktif melakukan pendampingan dari
awal perencanaan, pengukuran lapang, pemecahan bidang,
penetapan tanda/patok batas serta membantu masyarakat
di dalam proses pengurusan sertipikasi tanah hingga tuntas.
Kondisi ini dilakukan agar masyarakat yang sudah terkena
dampak pengadaan tanah memperoleh kemudahan di dalam
mendapatkan kembali tanah barunya secara legal, sehingga
masyarakat merasa nyaman dan sah terhadap permukiman
yang mereka tempati.

Pemulihan dan Pemukiman Kembali Masyarakat Terdampak 263