Page 288 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

Dari hasil inventarisasi dan kajian yang dilakukan,
selanjutnya pihak pemerintah daerah menetapkan kluster
dan kriteria kondisi masyarakat terdampak dengan fokus
melakukan mitigasi bagi kelompok yang kemungkinan sulit
untuk memperoleh permukiman kembali. Beberapa kelompok
masyarakat yang mendapatkan bantuan penyediaan tanah
oleh pemerintah meliputi masyarakat yang hanya menerima
uang ganti kerugian di bawah 200 juta, masyarakat yang dalam
1 rumah terdapat lebih dari 1 KK (KK indung), masyarakat yang
bekerja sebagai buruh/petani skala kecil, serta masyarakat
yang tinggal dan menggarap tanah Pakualaman Ground. Dari
sejumlah 518 KK yang terkena proyek pembangunan maka
diperoleh data sebanyak 100 KK memiliki kerentanan untuk
memperoleh permukiman kembali. Keberadaan sejumlah 100
KK tersebut tersebar pada 5 Kelurahan yakni di Desa Glagah,
Desa Palihan, Desa Jangkaran, Desa Sindutan dan Desa Kebon
Rejo. Sementara bagi masyarakat terdampak di luar kriteria
tersebut pemerintah tetap memberikan bantuan penyediaan
tanah bagi masyarakat terdampak yang berkeinginan untuk
difasilitasi penyediaan tanahnya dengan jumlah 283 KK.
Permukiman kembali untuk masyarakat terdampak
pengadaan tanah bandara YIA melibatkan beberapa instansi/
kementerian diantaranya Pemerintah Kabupaten Kulonprogo
(Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum,
Dinas Sosial Bappeda), Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah DIY, Pihak Pura
Pakualaman DIY, Kantor Pertanahan BPN Kulonprogo, Kantor
Wilayah BPN DIY, Pemerintah Desa, PT Angkasa Pura I,
sebagaimana tersaji pada gambar 3.7. Upaya Pemerintah
Kabupaten Kulonprogo dan para stakeholder untuk

Pemulihan dan Pemukiman Kembali Masyarakat Terdampak 259