Page 476 - Merawat NKRI Ala Kyai Muda.cdr
P. 476
Yusuf Murtiono | Pejuang Kedaulatan Desa
Lebih lanjut, dia menjelaskan, pada kegiatan pembekalan ke
desa-desa, prioritas para fasilitator adalah mengubah paradig-
ma masyarakat tentang anggaran. Selain mendampingi proses
penyusunan RPJMDes, mereka juga menanamkan nilai bahwa
masyarakat mempunyai hak atas APBD, akses informasi, dan
lain-lain. Mereka juga mengajak masyarakat desa ke DPRD, dan
mendatangi forum-forum perencanaan.
“Ini berdampak luar biasa. Sikap kritis masyarakat muncul. Kes-
adaran baru masyarakat segera tampak di desa-desa. Masyarakat
desa mulai berani mempertanyakan kebijakan pemda tentang
desa,” tambahnya.
Setelah ADD berjalan tiga tahun, baru mereka mulai berkon-
sentrasi terhadap kualitas RPJMDes. Para fasilitator awalnya
menanamkan pandangan kepada masyarakat, bahwa RPJMDes
tidak boleh diubah oleh siapapun, termasuk oleh birokrasi. Tapi
kini, mereka mulai membuka pemikiran masyarakat bahwa RP-
JMDes dapat diubah kalau ada perkembangan atau kebutuhan,
sepanjang hal itu dilakukan dengan melalui mekanisme musy-
awarah desa.
Mampu membuat RPJMDes tidak berarti perjuangan pelaksa-
naan ADD selesai. Mereka memperjuangkan uji coba pelaksa-
naan ADD pada tahun 2006. Saat itu, mereka harus bertarung
berebut anggaran. Melalui program Dana Kemandirian dan
Pemberdayaan Masyarakat (DKPM), akhirnya uji coba ADD
dilaksanakan. Meski berupa dana bantuan, pengalokasian dana
DKPM ke desa-desa sudah menggunakan format ADD. Dana
dibagi secara proporsional dengan pembagian 60% dan 40% se-
suai dengan kondisi desa, dengan mempertimbangkan jumlah
penduduk, jumlah penduduk miskin, dan lain-lain.
| 462
