Page 18 - Falsafah

www.flipbuilder.com ©®
www.flipbuilder.com ©®

Tantangan Dunia Pendidikan

Kala itu, Jumat, 17 Agustus 1945, hari yang dinanti-nantikan
masyarakat Indonesia tiba. Segenap masyarakat memenuhi pelataran
rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta,
menunggu pembacaan teks proklamasi. Matahari belum terlalu tinggi saat
Soekarno keluar dari rumahnya dan membaca teks dengan lantang melalui
pengeras suara. Didampingi Mohammad Hatta, ia membawa masyarakat
Indonesia terlarut dalam euforia kemerdekaan setelah lebih dari tiga
setengah abad dijajah asing.
Kini sudah 72 tahun momen tersebut berlalu. Masih lekat dalam
ingatan, kemerdekaan berarti komitmen untuk gerak bersama membangun
negeri dalam setiap sendi kehidupan, termasuk pendidikan. Sayangnya,
salah satu cita-cita luhur kemerdekaan yakni mencerdaskan kehidupan
bangsa, seolah masih jauh dari ideal. Masih banyak anak bangsa yang
belum dapat mencicipi pendidikan dengan layak.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada
2016, lebih dari satu juta anak putus sekolah pada jenjang sekolah dasar
(SD) dan tak melanjutkan ke tingkat sekolah menengah pertama (SMP).
Jika digabung antara yang tidak tamat SD-SMP, maka ada sekitar 4,3 juta
anak yang tak mengenyam pendidikan dasar sembilan tahun. Akibatnya,
sekitar 40 persen angkatan kerja Indonesia merupakan lulusan SD.
Kondisi itu tentunya menghambat upaya Indonesia untuk bersaing di
kancah global. Padahal, konstitusi telah menjamin hak setiap warga
negara untuk mendapat pendidikan sebagaimana termaktub pada Undang-
Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28C yang berbunyi :
”Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
Meskipun sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah, tampaknya
perjuangan mewujudkan amanat konstitusi di bidang pendidikan masih
cukup panjang. Upaya ekstra dibutuhkan untuk memastikan setiap warga
negara meraih hak sama di sektor tersebut. Anggaran pendidikan memang
telah dialokasikan sebesar 20 persen dari anggaran pendapatan dan
belanja negara (APBN). Akan tetapi, beragam persoalan yang menghampiri
dunia pendidikan seakan terus jadi pekerjaan rumah. Permasalahan yang
masih tetep harus diselesaikan oleh pemerintah yaitu:
Pertama, nasib program wajib belajar (wajar) 12 tahun ini masih di
persimpangan jalan. Alasannya, program itu belum memiliki payung hukum.
Perbincangan soal realisasi wajar 12 tahun ini mengemuka sejak awal
pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga 2015. Namun,
sepanjang 2016-2017, tidak ada lagi perbincangan dan langkah untuk
16