Page 68 - E-MODUL

d. Suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan
ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.
Meskipun setiap negara memiliki UUD yang isinya berbeda-
beda, namun pada dasarnya setiap UUD mengatur materi yang
merupakan ciri yang harus dipenuhi bagi suatu konstitusi yang benar
sebagaimana dikemukakan oleh J.G. Steenbeek (Sri Soemantri M, 1998:
93), yaitu:

A. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara.
B. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat
fundamental.
C. Adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang
bersifat fundamental.

Miriam Budiardjo (2001: 101) menyatakan bahwa setiap
Undang-Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-
soal sebagai berikut:
a. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan
legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam negara federal, pembagian
kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara
bagian, prosedur me-nyelesaikan masalah pelanggaran yuridiksi
oleh salah satu badan pemerintah, dan sebagainya.
b. Hak-hak asasi manusia.
c. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar.
d. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari
Undang-Undang Dasar. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun
Undang-Undang Da-sar ingin menghindari terulangnya kembali hal-
hal yang baru saja di-atasi, misalnya munculnya seorang diktator
atau kembalinya suatu monarkhi.

Selain itu, dijumpai pula bahwa Undang-Undang Dasar sering
memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara yang oleh
penyusun Undang-Undang Dasar untuk mengungkapkan cerminan
semangat dan spirit rakyat negara tersebut dan mewarnai seluruh naskah
Undang-Undang Dasar itu.

Sejak akhir abad ke-19, UUD dianggap sebagai jaminan paling
efektif bila kekuasaan tidak akan disalahgunakan dan hak-hak warga
negara tidak di--langgar. Kemudian muncullah istilah
konstitusionalisme untuk menandakan suatu sistem asas-asas pokok
yang menetapkan dan membatasi kekuasaan dan hak bagi yang

59