Page 64 - E-MODUL

 Kedua, anak kalimat "Piagam Jakarta" yang menjadi
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diganti dengan,
“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.
 Ketiga, kalimat yang menyebutkan “Presiden ialah orang
Indonesia asli dan beragama Islam”, seperti tertulis
dalam pasal 6 ayat 1, diganti dengan mencoret kata-kata
“dan beragama Islam”.
 Keempat, terkait perubahan poin Kedua, maka pasal 29
ayat 1 dari yang semula berbunyi: “Negara berdasarkan
atas Ketuhananan, dengan kewajiban menjalankan
Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti
menjadi berbunyi: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan
Yang Maha Esa”.
Dalam suasana mendapat tekanan atau beban berat
seperti demikian itulah “PPKI” harus bekerja keras guna
meyakinkan dan mewujudnyatakan keinginan atau cita-cita
luhur seluruh rakyat Indonesia, yang sangat haus dan rindu akan
sebuah kehidupan kebangsaan yang bebas, yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Namun, pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah
tanpa syarat kepada sekutu, dan sejak saat itu Indonesia kosong
dari kekuasaan. Keadaan tersebut dimanfaatkan sengan sebaik-
baiknya oleh para pemimpin bangsa Indonesia, yaitu dengan
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 17
Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan PPKI
mengadakan sidang, dengan acara utama mengesahkan
rancangan Hukum Dasar dengan preambulnya memilih Presiden
dan Wakil presiden.

"PPKI" sangat berperan dalam penataan awal negara
Indonesia baru. Walaupun kelompok muda kala itu hanya
menganggap "PPKI" sebagai sebuah lembaga buatan pihak
pemerintah pendudukan militer Jepang, namun terlepas dari
anggapan tersebut, peran serta jasa badan ini sama sekali tak
boleh kita remehkan dan abaikan, apalagi kita lupakan. Anggota
"PPKI" telah menjalankan tugas yang diembankan kepada
mereka dengan sebaik-baiknya, hingga pada akhirnya "PPKI"
dapat meletakkan dasar-dasar ketatanegaraan yang kuat bagi
negara Indonesia yang saat itu baru saja berdiri.

55