Page 60 - E-MODUL

2) Kepala Negara di tangan satu orang, yaitu Presiden.
Pada tanggal 13 Juli 1945, sidang panitla Perancang
Undang-Undang Dasar, yang diketuai oleh Ir. Soekarno,
mombahas hasil kerja panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya
adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, yang
beranggotakan 7 orang tersebut.

Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar berhasil
membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan
tentang Lambang Negara, Negara Kesatuan, sebutan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk Panitia Penghalus
Bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat, Salim, dan Supomo.
Rancargan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada Panitia
Penghalus Bahasa.

Pada tanggal 14 Juli 1945, BRUPKI mengadakan sidang
dengan agenda "Pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan".
Sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia Perancang
Undang-Undang Dasar, yang dibacakan olen katun panitianya
sendiri, Ir. Soekarno, Dalam laporan tersebut membahas
mengenal rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya
tercantum tiga masalah pokok yartu : Pernyataan tentang
Indonesia Merdeka Pembukaan Undang-Undang Dasar Batang
tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan
sebagai "Undarg- Undang Dasar 1945", yang isinya meliputi :
Wilayah negara Indonesia adalan sama dengan bekas wilayah
Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara
(sekarang adalah wilayah Sabah dan wilayah Serawak di negara
Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam), Papua,
Timor-Portugis (sekarang adalah wilayah negara Timor Leste),
dan pulau-pulau di sekitarnya, Bentuk negara Indonesia adalah
Negara Kesatuan, Bentuk pemerintahan Indonesia adalah
Republik, Bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah
Putih, Bahasa nasional Indonesia adalah Bahasa Indonesia.

Konsep proklamasi kemerdekaan negara Indonesia baru
rencananya akan disusun dengan mengambil tiga alenia pertama
"Piagam Jakarta", sedangkan konsep Undang-Undang Dasar
hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat "Piagam Jakarta",
Sementara itu, perdebatan terus berlanjut di antara peserta
sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan Islam, Syariat Islam,
dalam negara Indonesia baru. "Piagam Jakarta" atau "Jakarta

51