Page 62 - E-MODUL

Tugas "PPKI" ini yang pertama adalah meresmikan
pembukaan (bahasa Belanda: preambule) serta batang tubuh
Undang-Undang Dasar 1945. Tugasnya yang kedua adalah
melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan
kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang
kepada bangsa Indonesia, dan mempersiapkan segala sesuatu
yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia
baru.

Anggota "PPKI" sendiri terdiri dari 21 orang tokoh
utama pergerakan nasional Indonesia, sebagai upaya untuk
mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah Hindia
Belanda, terdiri dari: 12 orang asal Jawa, 3 orang asal Sumatera,
2 orang asal Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang asal
Sunda Kecil (Nusa Tenggara), 1 orang asal Maluku, 1 orang asal
etnis Tionghoa. "PPKI" ini diketuai oleh Ir. Soekarno, dan
sebagai wakilnya adalah Drs. Mohammad Hatta, sedangkan
sebagai penasihatnya ditunjuk Mr. Raden Achmad Soebardjo
Djojoadisoerjo. Kemudian, anggota "PPKI" ditambah lagi
sebanyak enam orang, yaitu: Wiranatakoesoema, Ki Hadjar
Dewantara, Mr. Kasman Singodimedjo, Mohamad Ibnu Sayuti
Melik, Iwa Koesoemasoemantri, dan Mr. Raden Achmad
Soebardjo Djojoadisoerjo.

Secara simbolik "PPKI" dilantik oleh Jendral Terauchi,
pada tanggal 9 Agustus 1945, dengan mendatangkan Ir.
Soekarno, Drs. Mohammad Hatta dan Dr. Kanjeng Raden
Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat ke "Kota Ho
Chi Minh" atau dalam bahasa Vietnam: Thành phố Hồ Chí Minh
(dahulu bernama: Saigon), adalah kota terbesar di negara
Vietnam dan terletak dekat delta Sungai Mekong.

Pada saat "PPKI" terbentuk, keinginan rakyat Indonesia
untuk merdeka semakin memuncak. Memuncaknya keinginan
itu terbukti dengan adanya tekad yang bulat dari semua golongan
untuk segera memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia.
Golongan muda kala itu menghendaki agar kemerdekaan
diproklamasikan tanpa kerjasama dengan pihak pemerintah
pendudukan militer Jepang sama sekali, termasuk proklamasi
kemerdekaan dalam sidang "PPKI". Pada saat itu ada anggapan
dari golongan muda bahwa "PPKI" ini adalah hanya merupakan
sebuah badan bentukan pihak pemerintah pendudukan militer

53