Page 67 - E-MODUL
P. 67

Undang-Undang  Dasar  1945  yang  disahkan  oleh  PPKI
                                      merupakan Rancangan Undang- Undang dasar hasil karya BPUPKI
                                      setelah  mengalami  perubahan  dan  penyempurnaan.  Beberapa
                                      perubahan yang terjadi pada Rancangan UUD 1945 tersebut antara
                                      lain :

                                      a.  Hukum dasar diganti dengan Undang-undang dasar
                                      b.  Kalimat  "Ketuhanan  dengan  kewajiban  menjalankan  syariat
                                          Islam  bagi  pemeluknya…  diganti  menjadi  Ketuhanan  Yang
                                          Maha Esa.
                                      c.  Menambahan  Rancangan  UUD  1945.  Tambahan  tersebut
                                          adalah :
                                          1)  Bab XVI pasal 37 tentang perubahan UUD
                                          2)  Aturan Peralihan pasal 1-IV
                                          3)  Aturan Tambahan ayat 1 dan 2

                               c.  Arti  Penting  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  bagi
                                  Bangsa dan Negara Indonesia
                                          Setiap negara mempunyai UUD dengan tujuan yang diharapkan
                                  oleh masing-masing negara tersebut. Konstitusi-konstitusi yang dimiliki
                                  oleh  negara-negara  di  dunia  ternyata  amat  beragam  bentuk  dan
                                  susunannya. Ada yang menggunakan Mukadimah/Pembukaan ada pula
                                  yang tidak, dan ada yang terdiri dari banyak pasal dan ada pula yang
                                  hanya terdiri dari beberapa pasal, kesemuanya sangat tergantung dari
                                  maksud para pendiri negara masing-masing dalam mengatur kehidupan
                                  ketatanegaraan.
                                          Sebagai  ketentuan  yang  mengatur  kehidupan  ketatanegaraan,
                                  undang-undang  dasar  merupakan  sumber  utama  hukum  tata  negara
                                  suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi selalu memiliki corak nasional
                                  dari  masing-masing  negara.  Henk  van  Maarseveen  dan  Ger  van  der
                                  Tang  (Sri  Soemantri  M,  1998:  94-95)  mengemukakan  bahwa  selain
                                  sebagai  dokumen  nasional,  konstitusi  juga  sebagai  alat  untuk
                                  membentuk  sistem  politik  dan  sistem  hukum  negaranya  sendiri.
                                  Sedangkan Sri Sumantri M (1998: 95) mengemukakan bahwa Undang-
                                  Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen
                                  formal yang berisi:
                                  a.  Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.
                                  b.  Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
                                  c.  Pandangan  tokoh-tokoh  bangsa  yang  hendak  diwujudkan,  baik
                                      untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang.





                                                                                                     58
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72