Page 59 - E-MODUL

ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis
dan pulau-pulau sekitarnya.
Pada sidang BPUPKI tanggal 11 Juli 1945, setelah
mendengarkan pandangan dan pemikiran 20 orang anggota,
maka dibentuklah tiga Panitia Kecil, yaitu :
1) Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, dengan ketua Ir.
Soekarno.
2) Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian, dengan
ketua Moh. Hatta.
3) Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air, dengan ketua
Abikusno Tjokrosujoso.
Agenda sidang BPUPKI yang kedua juga membahas
tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
kewarganegaraan Indonesia, rancangan Undang- Undang Dasar,
ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan
pengajaran. Pada persidangan BPUPKI yang kedua ini, anggota
BPUPKI dibagi-bagi dalam panitia-panitia kecil. Panitia-panitia
kecil yang terbentuk itu antara lain adalah: Panitia Perancang
Undang-Undang Dasar (diketuai oleh Ir. Soekarno), Panitia
Pembelaan Tanah Air (diketuai oleh Raden Abikusno
Tjokrosoejoso), dan Panitia Ekonomi dan Keuangan (diketuai
oleh Drs. Mohammad Hatta).

Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang panitia Perancang
Undang-Undang Dasar, yang diketuai oleh Ir. Soekarno,
membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya, yang
tugasnya adalah :

1) Khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar,
2) Membentuk Panitia Perancang "Declaration of Rights", yang
beranggotakan Subardjo, Sukiman, dan Parada Harahap.
3) Membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar,
yang beranggotakan 7 orang yaitu sebagal berikut: Prof. Mr.
Dr. Soepomo (ketua panitia kecil) Mr. KRMT
Wongsonegoro (anggota) Mr. Raden Achmad Soebardjo
Djoloadisoerjo (anggota) Mr. Alexander Andries Maramis
(anggota) Mr. Raden Panji Singgih (anggota) Haji Agus
Salim (anggota) Dr. Soekiman Wirjosandjojo (anggota)
Selain itu, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar
menghasilkan kesepakatan:

1) Bentuk "Unitarisme".

50