Page 106 - Modul Pancasila, Kewarganegaraan & Pendidikan Anti Korupsi

rusak, kotor, menggunakan uang atau barang milik lain (perusahaan atau
negara) secara menyimpang yang menguntungkan diri sendiri.

Korupsi melibatkan penyalahgunaan kepercayaan, yang umumnya
melibatkan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Johnson
(2005: 12) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan peran,
jabatan publik atau sumber untuk keuntungan pribadi. Dalam definisi
tersebut, terdapat empat komponen yang menyebabkan suatu perbuatan
dikategorikan korupsi, yaitu penyalahgunaan (abuse), public (public),
pribadi (private), dan keuntungan (benefit). Dalam pandangan Johnson
(2005: 16), dalam negara yang melaksanakan liberalisasi dan privatisasi
dalam kegiatan ekonomi, akan muncul kecenderungan terjadinya
pertukaran antara kesejahteraan (wealth) dan kekuasaan (power). Inilah
yang oleh Johnson disebut dengan corruption syndromes.

Lambsdorff (2007: 35) mengajukan definisi korupsi tidak jauh berbeda
dengan Johnson, yakni “the misuse of public power for private benefit”.
Definisi singkat tersebut bermakna penyalahgunaan kekuasaan publik
untuk keuntungan pribadi. Istilah private benefit menunjuk pada
penerimaan uang atau aset-aset yang bernilai, termasuk juga di dalamnya
peningkatan kekuasaan atau status. Menerima janji-janji untuk
kesenangan masa depan atau keuntungan-keuntungan relative dan
teman-teman juga dapat dipandang sebagai private benefit. Keuntungan
yang berkaitan dengan teman-teman diistilahkan sebagai nepotisme dan
favoritisme. Kekuasaan publik (public power) biasanya diselenggarakan
oleh birokrat, termasuk juga para pegawainya dan politisi. Dalam
perspektif yang luas, termasuk juga mereka yang bekerja di kehakiman,
pengadaan barang publik, regulasi-regulasi bisnis dan pemberian izin,
privatisasi, pertukaran luar negeri atau bagian devisa, perpajakan,
kepolisian, bagian subsidi, pelayanan atau utilitas publik dan pelayanan-
pelayanan pemerintah lainnya.

Istilah penyalahgunaan (misuse) merujuk pada perilaku yang
menyimpang, baik dari tugas-tugas formal kedinasan dari peran publik
maupun yang bertentangan dengan aturan-aturan informal (yang
dibangun melalui harapan-harapan publik atau kode etik yang telah baku)
atau pada umumnya adalah kepentingan- kepentingan sempit yang diikuti
oleh pengeluaran kepentingan publik dalam skala besar dan luas.

Webster’s Third New International Dictionary mengartikan korupsi
sebagai ajakan dari seorang pejabat politik dengan pertimbangan-

98