Page 107 - Modul Pancasila, Kewarganegaraan & Pendidikan Anti Korupsi
P. 107

pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan
                    pelanggaran tugas (Klitgaard, 2005: 29).

                    Oxford English Dictionary mengartikan korupsi sebagai perbuatan tidak
                    wajar dari integritas melalui penyuapan atau penyogokan. Korupsi juga
                    bermakna  pervert,  defile,  make  venal,  bribe  (Tarling,  2005:  5).  Dalam
                    konteks ini, korupsi diartikan sebagai perbuatan tidak wajar, kotor, cemar,
                    dapat disogok dan menyogok.

                    Pope (2007: 6) memaknai korupsi sebagai menyalahgunakan kekuasaan
                    kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Dalam bukunya berjudul Strategi
                    Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional, Jeremy Pope
                    (2007:6-7)  mendefinisikan  korupsi  sebagai  perilaku  pejabat-pejabat
                    sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri
                    mereka  secara  tidak  pantas  dan  melanggar  hukum,  atau  orang-orang
                    yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang
                    dipercayakan kepada mereka.

                    Joseph Nye mengartikan korupsi sebagai behavior which deviates from
                    the normal duties of a public role because of private- regarding (personal,
                    close  family,  private  clique)  pecuniary  or  status  gains  or  vialotes  rule
                    against  the  exercise  of  certain  types  of  private-ragarding  influence
                    (Wibowo,  2006:  5).  Definisi  tersebut  menjelaskan    bahwa    korupsi
                    merupakan  perilaku  menyimpang dari tugas-tugas normal pejabat publik.

                    Kuper  dan  Kuper  sebagaimana  dikutip  Nugroho  D  dan Tri Hanurita S
                    (2005: 113) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan wewenang
                    oleh  pejabat  pemerintah  atau  politisi  bagi  keuntungan  mereka  sendiri.
                    Tidak  jauh  berbeda  dengan  pengertian  tersebut,  Senturia  memberi
                    batasan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan
                    untuk kepentingan pribadi (Nugroho D dan Tri Hanurita S., 2005: 113).

                    Klitgaard (2005: 31) mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku  yang
                    menyimpang    dari  tugas-tugas  resmi  sebuah    jabatan  negara  karena
                    keuntungan  status  atau  uang  yang  menyangkut  pribadi  (perorangan,
                    keluarga  dekat,  kelompok  sendiri)  atau  melanggar    aturan-aturan
                    pelaksanaan    beberapa    tingkah    laku  pribadi.      Definisi      tersebut
                    mengandung   tingkah   laku   politik, karena menyangkut penyimpangan
                    jabatan negara. Ada muatan moral pada kata “korupsi”, sebab korupsi
                    yang  berasal  dari  kata  latin  corruptus  mengesankan  serangkaian
                    gambaran jahat, yang bermakna apa saja yang merusak keutuhan.

                                                                                 99
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112