Page 112 - Modul Pancasila, Kewarganegaraan & Pendidikan Anti Korupsi

menggerogoti keuangan negara dengan melakukan pemerasan,
penggelapan, kecurangan, penggelembungan harga, dan perbuatan-
perbuatan kotor lainnya. Terkait dengan hal ini, menarik sekali
pernyataan seorang pejabat Thailand yang merasakan bahwa apa yang
selama ini dilakukan tidak termasuk perbuatan korupsi.

“Apa yang anda namakan korupsi, bagi saya adalah bertahan hidup. Anak
buah saya mengharapkan saya untuk membantu mereka dengan cara
apapun. Saya suka pekerjaan saya. Saya punya keluarga besar. Mungkin
ada cara-cara lain, tetapi saya tidak melihatnya, dan selain itu saya tidak
merugikan siapapun. Coba katakan, apakah ada pilihan lain? Anda mau
tahu berapa gaji saya? Saya tidak bodoh. Saya tahu tugas saya dan saya
kira semua orang tahu tugas masing-masing. Korupsi memang suatu
masalah di Thailand, tetapi tidak ada jalan yang lebih baik sekarang.
Selain itu, setiap orang di bagian ini sudah bertahun- tahun melakukan
korupsi.” (Pope, 2007: 18).

Dalam agama Hindu, korupsi merupakan perbuatan adharma atau
menyimpang dari ajaran agama (Kuntoro, 2006: 16). Dharma yang benar
adalah jika segala perbuatan manusia bertujuan untuk memberi
kesejahteraan, sebab sebagaimana dalam ajaran Hindu, kesentosaan
umat manusia dan kesejahteraan masyarakat datang dari dharma. Dalam
ajaran agama Hindu, korupsi merupakan perbuatan menyimpang dari
nilai-nilai agama (dharma), nilai- nilai kebenaran dan kejujuran (satyam),
kebajikan (siwam), dan keharmonisan atau keindahan hidup (sundaram).
Oleh karenanya, ajaran Hindu mengingatkan, mereka yang tertipu sifat
guna (seperti rajas dan tamas) terikat pada keinginan yang dihasilkan
olehnya; tetapi yang mengerti jangan sampai menyesatkan mereka yang
pengetahuannya tidak sempurna (Warta, 2006: 60).

Orang sudah tahu apa yang dilakukannya salah dan merugikan pihak lain,
tetapi tetap saja dilakukan. Karena akibat yang ditimbulkan luar biasa
mengerikan bagi kehidupan rakyat, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI)
mengeluarkan Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI MUI Nomor
4/MUNAS VI/MUI/2000 tentang risywah (suap), ghulul (korupsi), dan
hadiah kepada pejabat (KPK, 2007: 4). Ini artinya, MUI sebagai lembaga
resmi pemerintah tegas-tegas telah melarang dan mengharamkan suap,
korupsi, dan pemberian hadiah kepada pejabat. Dengan demikian,
sesungguhnya umat Islam yang merupakan penduduk terbesar di
Indonesia sudah diberi rambu-rambu tentang keharaman perbuatan

104