Page 108 - Modul Pancasila, Kewarganegaraan & Pendidikan Anti Korupsi

Senada dengan apa yang dikemukakan Klitgaard, Bracking (2007: 4)
memaknai korupsi dalam konteks administrative corruption atau
bureaucratic corruption, petty corruption, dan graft. Korupsi administrasi
atau birokrasi adalah pembayaran haram yang diterima oleh pegawai
negeri dari pengguna dalam menerapkan peraturan-peraturan, kebijakan-
kebijakan, dan hukum.

Dalam kaitannya dengan korupsi administrasi, Pope (2007: 8) melihat ada
dua kategori berbeda mengenai korupsi administrasi. Pertama, korupsi
terjadi dalam situasi, misalnya jasa atau kontrak diberikan sesuai
peraturan yang berlaku. Kedua, korupsi terjadi dalam situasi transaksi
berlangsung secara melanggar peraturan yang berlaku. Masih dalam
hubungannya dengan perilaku pegawai negeri, petty corruption juga
merupakan korupsi, berupa tindakan- tindakan mengambil uang sewa
atau tindakan-tindakan kecil lainnya yang dilakukan oleh pegawai negeri.
Sementara itu, graft adalah pemanfaatan sumber-sumber publik untuk
kepentingan individu atau pribadi. Sir Arthur Lewis secara singkat
memaknai korupsi sebagai pembayaran untuk memperoleh pelayanan
(just a payment for service).

Pemahaman korupsi dalam konteks politik di atas berbeda dengan
konsep korupsi dalam pandangan ekonomi. Teori ekonomi klasik dari
korupsi memandang korupsi sebagai salah satu cara dari beberapa
alokasi sumber-sumber langka, dimana perilaku rasional dari aktor-aktor
pasar berhubungan dengan insentif dan sewa (Bracking, 2007: 10).
Dalam pendekatan klasik, optimal amount of corruption adalah mungkin
dan diterima pula pandangan tentang biaya sosial marginal. Karenanya,
korupsi merupakan varian pilihan ekonomi dan seperti kebanyakan pilihan
ekonomi lainnya, ditentukan oleh harga pasar.

Dalam pandangan antropologi ekonomi, korupsi mencakupi perbuatan
menegosiasi aturan-aturan permainan secara fleksibel (cair), sistem
norma ganda, banyak pedagang perantara atau makelar, praktik-praktik
pemberian hadiah, jaringan solidaritas dan kolusi, solidaritas keluarga
luas, dan bentuk-bentuk kewenangan neopatrimonial atau predator
(Bracking, 2007: 12).

Di China terdapat perluasan definisi korupsi yang mencakupi: (1) tanwu,
yakni pencurian, (2) shouhui atau menerima suap, (3) nuoyong artinya
menyalahgunakan kedudukan, (4) huihuo langfei bermakna
menghamburkan uang, (5) yiquan mousi yang berarti mencari

100