Page 18 - lanskapekoriparian

(1) Menteri, untuk sungai pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas
negara, dan wilayah sungai strategis nasional;

(2) Gubernur, untuk sungai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan
(3) Bupati/walikota, untuk sungai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 15 PermenPUPR 28/2015 mengatur bahwa Dalam hal hasil kajian penetapan

sempadan sungai, menunjukkan terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka
bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan

untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.

3) Pengelolaan Sempadan Sungai
Sempadan sungai merupakan objek dari kegiatan pengelolaan sungai yang

diantaranya adalah kegiatan konservasi sungai. Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) PP 38/2011
mengatur bahwa kegiatan konservasi sungai dilakukan melalui kegiatan perlindungan

sungai yang diantaranya perlindungan terhadap sempadan sungai. Perlindungan

sempadan sungai dilakukan melalui pembatasan pemanfaatan sempadan sungai dan
hanya dapat dilakukan pemanfaatan untuk keperluan kepentingan tertentu sebagaimana

diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan (3) PP 38/2011. Keperluan penetingan tertentu
sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) PermenPUPR 28/2015 meliputi:

(1) bangunan prasarana sumber daya air;
(2) fasilitas jembatan dan dermaga;

(3) jalur pipa gas dan air minum;
(4) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan

(5) bangunan ketenagalistrikan.

Pasal 22 ayat (1) PermenPUPR 28/2015 mengatur bahwa pemanfaatan pada sempadan
sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:

(1) bangunan prasarana sumber daya air;

(2) fasilitas jembatan dan dermaga;

(3) jalur pipa gas dan air minum;
(4) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;

(5) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan
menanam tanaman sayur-mayur; dan