Page 19 - lanskapekoriparian

(6) bangunan ketenagalistrikan.
Pasal 22 ayat (2) PP 38/2011 Jo Pasal 22 ayat (2) PermenPUPR 28/2015 mengatur

bahwa dalam hal sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir,
perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:

(1) menanam tanaman selain rumput;
(2) mendirikan bangunan; dan

(3) mengurangi dimensi tanggul.

Pasal 79 PP 38/2011 mengatur Pengelolaan sungai dapat dilakukan melalui kerja sama
antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama pengelolaan sungai
misalnya terdapat orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki bangunan di

sempadan sungai yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah, untuk
pelaksanaan pembongkarannya dapat dilakukan secara kerja sama dengan satuan kerja

perangkat daerah yang membidangi penegakan hukum sebagaimana diatur dalam

Penjelasan Pasal 79 PP 38/2011.
Pasal 57 ayat (1) PP 38/2011 mengatur bahwa setiap orang yang akan melakukan

kegiatan pada ruang sungai wajib memperoleh izin. Pasal 57 ayat (2) huruf c PP 38/2011
mengatur bahwa pemanfaatan sempadan sungai merupakan salah satu kegiatan pada

ruang sungai yang wajib memperoleh izin.
Perizinan pemanfaatan di sempadan sungai Izin diberikan oleh Menteri, gubernur,

atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 58

ayat (1) PP 38/2011.
Setiap pemegang izin pemanfaatan pada ruang sungai wajib melakukan

kewajibannya sebagaimana diatur Pasal 59 PP 38/2011:

(1) melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sungai;

(2) melindungi dan mengamankan prasarana sungai;
(3) mencegah terjadinya pencemaran air sungai;

(4) menanggulangi dan memulihkan fungsi sungai dari pencemaran air sungai;
(5) mencegah gejolak sosial yang timbul berkaitan dengan kegiatan pada ruang

sungai; dan

(6) memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan,
dan pemeriksaan.