Page 15 - lanskapekoriparian

rekapituasi analisis sumber pencemar air dilaksanakan sesuai dengan pedoman
inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air.

c. Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air

Daya tampung beban pencemaran air pada sumber air ditetapkan oleh:

(1) Menteri di bidang pengelolaan lingkungan hidup untuk: sungai, muara, danau,

waduk, dan/atau situ yang lintas provinsi dan/atau lintas negara;

(2) gubernur untuk sungai, muara, danau, waduk, dan/atau situ yang lintas
kabupaten/kota; dan

(3) bupati/walikota untuk sungai, muara, danau, waduk, dan/atau situ yang berada
dalam wilayah kabupaten/kota.

Baku mutu air limbah ditetapkan sebagai berikut:

(1) Baku mutu air limbah Nasional dapat ditetapkan dengan Keputusan Menteri

dengan memperhatikan saran masukan dari insitansi terkait;
(2) Baku mutu air limbah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi

dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari buku mtu air limbah nasional.
Pasal 21 ayat (3) PP 82/2001 menjelaskan bahwa hasil inventarisasi dan identifikasi yang

dilakukan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut berupa
pedoman, dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri, yang menjadi dasar Menteri

menetapkan kebijakan nasional pengendalian pencemaran air.
Dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air ditetapkan daya tampung beban

pencemaran air pada sumber air yang dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 5

(lima) tahun sekali, dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Pengendalian pencemaran
air tersebut dipergunakan untuk:

(1) pemberian izin lokasi;

(2) penetapan rencana tata ruang;

(3) pemberian izin pembuangan air limbah;
(4) penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air.

Pasal 24 PP 82/2001 mengatur bahwa setiap orang yang membuang air limbah ke
prasarana dan/atau sarana pengelolaan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah