Page 11 - lanskapekoriparian
P. 11
Pemerintah dan Pemerintah Daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemanfaatan yang diperbolehkan dalam kawasan lindung adalah pemanfaatan
yang harus sesuai dengan fungsi utama kawasan lindung yaitu melindungi atau menjaga
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
Oleh sebab itu pemanfaatan yang diperbolehkan dalam kawasan lindung harus menjaga
kelestarian lingkungan hidup, dan terkait pemberian izin atasnya untuk mencegah dampak
negatif pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (2) PP 15/2010.
Pemanfaatan yang diperbolehkan di sempadan sungai dalam kawasan
perlindungan setempat pada pola ruang kawasan lindung adalah pemanfaatan yang harus
sesuai dengan fungsi utama kawasan lindung. Dalam pengaturan Pasal 22 ayat (1)
PermenPUPR 28/2015 menjelaskan bahwa pemanfaatan pada sempadan sungai hanya
dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:
1) bangunan prasarana sumber daya air;
2) fasilitas jembatan dan dermaga;
3) jalur pipa gas dan air minum;
4) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
5) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan
menanam tanaman sayur-mayur; dan
6) bangunan ketenagalistrikan.
Pembatasan pemanfaatan pada sempadan sungai juga terdapat pada kondisi
dimana sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir,
perlindungan badan tanggul. Pembatasan tersebut berupa larangan menanam tanaman
selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul, sebagaimana diatur
dalam Pasal 22 ayat (2) PP 38/2011 Jo Pasal 22 ayat (2) PermenPUPR 28/2015.
2.1.4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008
2.1.5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001
Pengelolaan kualitas air sungai merupakan suatu upaya pemeliharaan air sehingga
tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukkannya untuk menjamin agar kualitas
air untuk menjamin kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. Pengendalian pencemaran