Page 11 - lanskapekoriparian
P. 11

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan
                        ketentuan peraturan perundang-undangan.

                             Pemanfaatan  yang  diperbolehkan  dalam  kawasan  lindung  adalah  pemanfaatan
                        yang harus sesuai dengan fungsi utama kawasan lindung yaitu melindungi atau menjaga

                        kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

                        Oleh sebab itu pemanfaatan yang diperbolehkan dalam kawasan lindung harus menjaga
                        kelestarian lingkungan hidup, dan terkait pemberian izin atasnya untuk  mencegah dampak

                        negatif pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (2) PP 15/2010.
                             Pemanfaatan  yang  diperbolehkan  di  sempadan  sungai  dalam  kawasan

                        perlindungan setempat pada pola ruang kawasan lindung adalah pemanfaatan yang harus
                        sesuai  dengan  fungsi  utama  kawasan  lindung.  Dalam  pengaturan  Pasal  22  ayat  (1)

                        PermenPUPR 28/2015 menjelaskan bahwa pemanfaatan pada sempadan sungai hanya

                        dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:

                           1)  bangunan prasarana sumber daya air;

                           2)  fasilitas jembatan dan dermaga;
                           3)  jalur pipa gas dan air minum;

                           4)  rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
                           5)  kegiatan  lain  sepanjang  tidak  mengganggu  fungsi  sungai,  antara  lain  kegiatan

                               menanam tanaman sayur-mayur; dan
                           6)  bangunan ketenagalistrikan.

                             Pembatasan  pemanfaatan  pada  sempadan  sungai  juga  terdapat  pada  kondisi

                        dimana  sempadan  sungai  terdapat  tanggul  untuk  kepentingan  pengendali  banjir,
                        perlindungan badan tanggul. Pembatasan tersebut berupa larangan menanam tanaman

                        selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul, sebagaimana diatur
                        dalam Pasal 22 ayat (2) PP 38/2011 Jo Pasal 22 ayat (2) PermenPUPR 28/2015.


                        2.1.4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008



                        2.1.5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001
                             Pengelolaan kualitas air sungai merupakan suatu upaya pemeliharaan air sehingga

                        tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukkannya untuk menjamin agar kualitas
                        air untuk menjamin kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. Pengendalian pencemaran
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16