Page 6 - lanskapekoriparian

secara langsung ataupun tidak langsung dengan sungai yang bersangkutan sebagai suatu
kesatuan yang saling mendukung dan saling menguatkan sebagai ekosistem.

Melalui ekoriparian ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas air sungai dengan
menurunkan beban pencemaran melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta

berbagai fasilitas lain untuk menunjang perubahan pola pikir masyarakat mengenai kelestarian

sungai yang dilakukan dengan perencanaan lanskap yang benar. Ekoriparian dihadapkan
pada tingkat pencemaran yang terus meningkat dengan keterbatasan biaya penganggaran.

Oleh karena itu kegiatan ekoriparian perlu disusun dalam tahapan perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang efektif dan efisien guna mendukung

tingkat keberhasilan kegiatan pelaksanaan ekoriparian.

1.2. Dasar Hukum

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman
Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan Perkotaan

4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20019 tentang Sumberdaya Air

Definisi Sungai sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 PP 38/2011 adalah alur atau

wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai
dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sungai terdiri

atas palung sungai dan sempadan sungai yang membentuk ruang pada sungai atau disebut

sebagai ruang sungai. Dalam Pasal 1 angka 7 Keppres 32/1990 definisi sempadan sungai
adalah Kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi

primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
Sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan

daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Pasal 7 PP 38/2011

mengatur bahwa Sempadan sungai dapat berupa bantaran sungai dalam hal sempadan