Page 10 - lanskapekoriparian
P. 10
setempat. Semakin disadari bahwa keberhasilan pengelolaan sungai sangat tergantung
pada partisipasi masyarakat. Masyarakat sebagai pemanfaat sungai perlu diajak
mengenali permasalahan, keterbatasan, dan manfaat pengelolaan sungai secara lengkap
dan benar sehingga dapat tumbuh kesadaran untuk ikut berpartisipasi mengelola sungai.
Keterlibatan partisipasi masyarakat yang paling nyata adalah gerakan peduli sungai
dengan program perlindungan alur sungai dan pencegahan pencemaran sungai yang
dilakukan oleh masyarakat.
2.1.3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
UU 26/2007 mengatur penetapan pola ruang dalam tata ruang. Definisi pola ruang
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU 26/2007 adalah distribusi peruntukan
ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan
peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Kawasan lindung sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 angka 21 UU 26/2007 merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber
daya buatan. Menjaga kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan definisi pelestarian
lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU 32/2009 yang mengatur bahwa
pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara
kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sedangkan definisi
kawasan budi daya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 merupakan wilayah yang
ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi
sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
Dalam Lampiran II dan Lampiran III Permen ATR/BPN 1/2018 mengatur bahwa
sempadan sungai ditetapkan sebagai bagian dari kawasan perlindungan setempat di
wilayah kabupaten dan kota pada pola ruang kawasan lindung. Dalam kegiatan
pemanfaatan ruang, setiap orang yang memanfaatkan ruang harus sesuai atau mengacu
pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan
mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan
penatagunaan sumber daya alam lain sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU
26/2007, dan wajib memiliki Izin pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 160
PP 15/2010. Oleh sebab itu dalam Pasal 37 ayat (2) UU 26/2007 menegaskan bahwa Izin
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh
