Page 12 - lanskapekoriparian
P. 12
air dilakukan dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan
kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara
terpadu dengan pendekatan ekosistem.Penyelenggaraan pengelolaan kualitas air dan
pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilaksanakan
oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dalam pengelolaan kualitas air sungai secara umum meliputi pencemaran yang
dilakukan oleh instansi maupun non-istansi. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam
pengendalian pencemaran air adalah melalui Pengembangan Ekoriparian Sungai untuk
menurunkan beban limbah cair khususnya yang berasal dari kegiatan domestik rumah
tangga, usaha skala menengah dan pertanian serta dilakukan secara bertahap untuk
mengendalikan beban pencemaran dari sumber-sumber lainnya. Program ini juga
berusaha untuk menata pemukiman di bantaran sungai dengan melibatkan
masyarakat setempat.
Dalam PP 82/2001 pengaturan aspek Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Pengelolaan Kualitas Air
a. Wewenang
Kewenangan pengelolaan kualitas air sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 PP 82/2001
terdiri dari:
(1) Pemerintah Pusat selaku Presiden Republik Indonesia untuk pengelolaan kualitas
air lintas provinsi dan/atau lintas batas negara
(2) Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan pengelolaan kualitas air lintas
Kabupaten/Kota;
(3) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan kualitas air di
Kabupaten/Kota.
(4) Pemerintah dalam melakukan pengelolaan kualitas air dapat menugaskann
Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
b. Pendayagunaan air
Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun rencana
pendayagunaan air dengan wajib memperhatikan fungsi ekonomis dan fungsi ekologis,
