Page 14 - lanskapekoriparian

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 PP 82/2001, Baku mutu air ditetapkan
berdasarkan hasil pengkajian kelas air dan kriteria mutu air.

Pemerintah Pusat dapat menetapkan baku mutu air yang lebih ketat dan atau
penambahan parameter pada air yang lintas Provinsi dan atau lintas batas negara, serta

sumber air yang pengelolaannya di bawah kewenangan Pemerintah Pusat, dan ditetapkan

dengan Keputusan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Status mutu air ditetapkan untuk menyatakan:

(1) Kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air;
(2) Kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air.

Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemar, maka Pemerintah dan
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangan masing-

masing melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air

dengan menetapkan mutu air sasaran. Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi
baik, maka Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota sesuai

dengan kewenangan masing-masing mempertahan-kan dan atau meningkatkan kualitas
air.

2) Pengendalian Pencemaran Air
a. Tata Laksana

Pasal 20 PP 82/2001 mengatur bahwa Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota
sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka pengendalian pencemaran air

pada sumber air berwenang:

(1) Menetapkan daya tampung beban pencemaran;
(2) Melakukan inventarisasi dan identidikasi sumber pencemar;

(3) Menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
(4) Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;

(5) Memantau kualitas air pada sumber air; dan
(6) Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

b. Invetarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air
Pasal 4 PermenLH 01/2010 mengatur bahwa Bupati/Walikota melaksanakan inventarisasi

sumber pencemar air untuk skala kabupaten/kota dan melakukan identifikasi pencemar air
berdasarkan hasil dari inventarisasi sumber pencemar air. Inventarisasi, identifikasi,