Page 16 - lanskapekoriparian

Kabupaten/Kota dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan dalam
Pasal 25 PP 82/2001 menjelaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan wajib membuat

rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang
tidak terduga lainnya. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan

penanggulangan dan pemulihan.

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke
air atau sumber air, mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air serta

mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37
PP 82/2001.

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber
air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota yang didasarkan pada hasil kajian

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Atau Kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan

Upaya Pemantauan Lingkungan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 PP 82/2001.

2.1.6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011
Definisi Sungai sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 PP 38/2011 adalah alur

atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di
dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis

sempadan. Sungai terdiri atas palung sungai dan sempadan sungai yang membentuk

ruang pada sungai atau disebut sebagai ruang sungai. Dalam Pasal 1 angka 7 Keppres
32/1990 definisi sempadan sungai adalah Kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk

sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk
mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan

daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Pasal 7 PP
38/2011 mengatur bahwa Sempadan sungai dapat berupa bantaran sungai dalam hal

sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung
sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai. Sempadan sungai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b PP 38/2011 meliputi ruang di kiri

dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai
tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai

bertanggul.