Page 8 - lanskapekoriparian
P. 8

II. TINJAUAN PUSTAKA


                        2.1. Tinjauan Hukum

                        Beberapa  peraturan  perundangan  terkait  sungai  dan  pengendalian  pencemaran  air
                        disajikan pada beberapa poin berikut.


                        2.1.1. Undang-Undang 32 Tahun 2009

                             Undang-undang  nomor  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan

                        Lingkungan Hidup (PPLH) mengatur 14 (empat belas) asas. Selain itu, UU PPLH ini juga
                        mengatur sanksi yang diberikan bagi seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dan

                        berakibat pada kerusakan atau pencemaran. Dalam UU PPLH pasal 1 ayat 2 dijelaskan

                        bahwa  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  adalah  upaya  sistematis  dan
                        terpadu  yang  dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  dan  mencegah

                        terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan,
                        pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

                             Pada  pasal  1  ayat  18  dijelaskan  bahwa  konservasi  sumber  daya  alam  adalah
                        pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta

                        kesinambungan  ketersediaannya  dengan  tetap  memelihara  dan  meningkatkan  kualitas

                        nilai  serta  keanekaragamannya.  Dalam  undang-undang  ini  juga  disebutkan  asas-asas
                        yang digunakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

                             Pelaksanaan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  meliputi
                        perencanaan;  pemanfaatan;  pengendalian;  pemeliharaan;  pengawasan;  dan  penegakan

                        hukum. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sebagaimana
                        dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  pencegahan,  penanggulangan,  dan  pemulihan.

                        Pelaksanaan  pengendalian  dilakukan  oleh  Pemerintah,  Pemerintah  daerah,  dan

                        penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  sesuai  dengan  kewenangan,  peran,  dan
                        tanggung jawab masing-masing.

                             Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari
                        hak  asasi  manusia.  Partisipasi  dan  peran  serta  setiap  orang  dalam  perlindungan  dan

                        pengelolaan lingkungan. Pasal  65  ayat  (5) UU  PPLH  menyatakan  bahwa  setiap orang
                        berhak    melakukan    pengaduan  akibat    dugaan    pencemaran    dan/atau  perusakan

                        lingkungan  hidup.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13