Page 18 - sektorpublik
P. 18

Menurut  Prof.  Dr.  Rahmat  Sumitro,  SH  mengatakan  mengenai

            pengertian  pajak  yaitu  iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan
            Undang-undang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal

            balik yang langsung dapat ditunjuk digunakan untuk pembiayaan sarana
            umum.  Pemungutan  iuran  tersebut  hanya  dapat  dilakukan  oleh  negara

            yaitu aparat penyelenggara pelayanan publik.

                    Sekarang pemerintah membutuhkan kinerja yang profesional dan
            orientasi pada kesejahteraan sosial. Melalui seleksi pegawai yang adil dan

            proposional  dapat  melihat  permasalahan  yang  sebenarnya  terjadi
            ditengah masyarakat baik dari segi ekonomi, politik, hukum dan budaya.

            Setelah  terwujud  pemerintah  dalam  perekrutan  pegawai  langkah

            selanjutnya mereka yang sudah menjadi pegawai dapat di didik dan dilatih
            dalam rangka menguji kembali keahlian dari ilmunya serta kepribadiannya.

            Untuk melengkapi tingkat efisiensi secara empiris mereka harus praktek
            latihan  dan  penelitian  dilapangan  sebagai  penyempurnaan  profesi.

            Penempatan  pegawai  dapat  melihat  prestasi  dan  hasil  dari  penelitian

            mengacu pada kepuasan dan pemecahan problem masyarakat.
                    Sarannya,  sebaiknya  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di

            SAMSAT Y harus lebih memperhatikan hal-hal seperti berikut:
            -   Aparat  para  penyelenggara  pelayanan  harus  lebih  memiliki

               pemahaman  pajak  dengan  baik,  bukan  hanya  aparat  saja  tetapi
               masyarakat juga.

            -   Merekrut pegawai sesuai keahlian yang dibutuhkan (yang profesional)

            -   Para  aparat  dan  masyarakat  juga  harus  menjunjung  tinggi  nilai-nilai
               hukum

            -   Untuk  menekankan  praktek  KKN  sebaiknya  bekerjasama  antara
               SAMSAT, Pengadilan, POLRI, dan Masyarakat


                                                                                        14
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23