Page 1003 - MODUL FLIPBOOK PKn X-XII LENGKAP

Modul Ajar Kurikulum Merdeka

a) Menjunjung Tinggi Nilai Kemanusian yang Adil dan Beradab dalam
Mengisi Pembangunan
Kita bahas sebelumnya bahwa dalam memenuhi hak dan kewajiban warga
negara seperti penghidupan yang layak dan merasakan hasil pembangunan,
juga menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, Pemerintah
melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup bangsa agar
martabat dan harkatnya sejajar dengan seluruh bangsa lain di dunia. Rasa
aman yang dirasakan oleh seluruh bangsa ini karena ada badan pengayom
negeri, yaitu Polri dan TNI yang didanai dari pajak yang telah kita bayarkan.
Begitu pula, semenjak bayi, kita sudah merasakan imunisasi dan layanan
kesehatan lainnya.
Atau, bahkan ketika pandemi Covid-19 melanda negeri, dibutuhkan kebijakan
negara yang memberikan layanan kesehatan yang tidak murah pun dari pajak.
Pembangunan berjalan dengan lancar karena sudah terpenuhi oleh uang rakyat
tadi.
Pembangunan dengan memberikan layanan yang terbaik pada rakyat
dilakukan untuk terpenuhinya rasa kemanusiaan yang tinggi. Sangatlah wajar
jika kita menghormati jerih payah sendiri dengan cara menjaga dan
melindungi fasilitas umum agar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
Jika hak menikmati fasilitas sudah kita dapatkan, kewajiban kita ialah
bertanggung jawab atas apa yang kita nikmati. Sebagai warga negara
Indonesia, berarti kita merupakan anggota atau konstituen dari negara, di
mana ada kewajiban kita pada negara yang harus kita penuhi dalam bentuk
iuran. Iuran tersebut tidak serta merta dipungut tanpa aturan, yang menentukan
tarifnya ialah wakil rakyat, yaitu DPR.
Sebelum diterima kembali oleh rakyat melalui hasil pembangunan, pajak
diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (provinsi dan
kota/kabupaten). Instansi yang bertugas mengadministrasikan pajak ialah
Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
DJP mengelola Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.
Instansi pemerintah daerah yang bertugas mengadministrasikan pajak di
Pemerintahan Daerah disebut Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang
mengelola hal seperti pajak kendaraan bermotor, hotel, restoran, reklame,
parkir, dan sebagainya.
Setiap tahun, pajak yang diadministrasikan oleh DJP itulah yang akan menjadi
komponen utama dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dari sanalah, kita dapat menelaah dana mana yang digunakan oleh negara
untuk memenuhi segala hak warga negaranya.
Kita memahami bahwa jaminan perlindungan hak warga Negara oleh negara
di antaranya ialah layanan pembangunan. Maka, peran yang dapat kita
lakukan untuk menghormati hak dan kewajiban warga negara dalam
pembangunan ialah menjaga, melindungi, dan memelihara segala hasil
pembangunan dengan menyadari bahwa semua itu kita lakukan untuk
menghormati hak kita sendiri. Selain itu, juga sebagai bentuk penghargaan
atas jaminan perlindungan negara kepada warga negaranya.

Pendidikan Pancasila Fase F Kelas XII