Page 81 - MODUL SEKOLAH ISLAM TERPADU
P. 81
3) Laporan akhir pelaksanaan kerjasama dilaporkan secara tertulis kepada Pengurus JSIT
setingkat di atasnya
4) Pihak ketiga yang mengajukan kerjasama dengan sekolah anggota pada tingkat antardaerah
harus memperoleh persetujuan dari JSIT wilayah
5) Pihak ketiga yang mengajukan kerjasama dengan sekolah anggota pada tingkat antar wilayah
harus memperoleh persetujuan dari JSIT Regional
6) Pihak ketiga yang mengajukan kerjasama dengan sekolah anggota pada tingkat regional harus
memperoleh persetujuan dari JSIT Pusat
7) Jika kerjasama dengan pihak ketiga bersifat internasional, kedua belah pihak harus
mendapatkan persetujuan JSIT Pusat
8) SIT yang akan menjadi anggota lembaga pendidikan internasional memberitahukan secara
lisan atau tulisan kepada JSIT Pusat
9. Kerjasama dengan Komite Sekolah
1) Sekolah mengikutsertakan warga dan masyarakat pendukung sekolah/madrasah mengelola
pendidikan.
2) Warga sekolah dikutsertakan dalam pengelolaan akademik.
3) Masyarakat pendukung sekolah diikutsertakan dalam pengelolaan nonakademik.
4) Keikutsertaan warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan
tertentu yang ditetapkan.
5) Setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input,
proses, output, dan pemanfaatan lulusan.
6) Kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah.
7) Kemitraan SD/MI atau yang setara dilakukan minimal dengan SMP/MTs atau yang setara,
serta dengan TK/RA atau yang setara di lingkungannya.
8) Kemitraan SMP/MTs, atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA/SMK?SMALB,
MA/MAK, SD/MI atau yang setara, dunia usaha dan dunia industri.
9) Kemitraan SMA/SMK, MA/MAK, atau yang setara dilakukan minimal dengan perguruan
tinggi, SMP/MTs, atau yang setara, dunia usaha dan dunia industri di lingkungannya.
10) Sistem kemitraan sekolah/madrasah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis.
