Page 37 - Sejarah-Materi Kelas X XI XII yusufstudi.com

 Menerapkan politik luar negeri bebas aktif.
 Menghapus peraturan yang merugikan kaum minoritas, tetapi berbagai aksi
penolakan muncul karena gagasannya seperti, Presiden mencabut tap MPR
tentang larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme.
Gagasan tersebut mendapat tantangan dari kalangan Islam termasuk MUI.
Kemudian, gagasannya mengenai membuka hubungan dagang dengan Israel,
gagasan tersebut mendapat tantangan keras.
 Masa Pemerintahan Megawati Sukarno Putri
 Membentuk Kabinet Gotong-Royong => Kabinet Gotong-Royong (KGR)
dibentuk pada 10 Agustus 2001. Pada masa Presiden Megawati memimpin,
Indonesia sedang porak poranda akibat beragam konflik seperti konflik
komunal (Ambon, Poso, Sampang) dan konflik politik (pemakzulan Gusdur).
Para pelaku ekonomi, kalangan birokrasi, pengamat politik, danmenteri dan
setingkatnya menilai KGR ini cukup tangguh, hal ini dapat dilihat bahwa 26
dari 32 jabatan menteri dan setingkat menteri dijabat oleh para profesional
yang menguasai bidang tugas masing-masing. Akan tetapi KGR ini
mengecewakan karena terkesan lamban dalam kinerjanya.
 Mengadakan pemilu yang bersifat demokratis yang dilaksanakan tahun 2004
dan melalui dua periode yaitu :
a) Periode pertama untuk memilih anggota legislatif secara langsung.
b) Periode kedua untuk memilih presiden dan wakil presiden secara
langsung. Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama yang
dilaksanakan secara langsung artinya rakyat langsung memilih
pilihannya.
 Membentuk KPK ( Komisi Pemberantas Korupsi), namun juga tidak berhasil
karena semakin maraknya KKN.
 Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
 Membentuk Kabinet Bersatu jilid I dan jilid II
 Menganut konsep trias politika
 Pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda: Legislatif, Eksekutif,
dan Yudikatif. Legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang;
Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang; dan
Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan
negara secara keseluruhan. Dengan terpisahnya 3 kewenangan di 3
lembaga yang berbeda tersebut, diharapkan jalannya pemerintahan
negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu
lembaga, dan akan memunculkan mekanisme check and balances (saling
koreksi, saling mengimbangi). Kendatipun demikian, jalannya Trias Politika
di tiap negara tidak selamanya serupa, mulus atau tanpa halangan.
 Meningkatkan kerjasama internasional dan meningkatkan kualitas diplomasi
Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. Politik luar
negeri Indonesia di masa pemerintahan SBY diumpamakan dengan istilah
‘mengarungi lautan bergelombang’, bahkan ‘menjembatani dua karang’. Hal
tersebut dapat dilihat dengan berbagai insiatif Indonesia untuk menjembatani
pihak-pihak yang sedang bermasalah.

Kehidupan Ekonomi Masa Reformasi