Page 38 - Sejarah-Materi Kelas X XI XII yusufstudi.com
P. 38
1. Masa Pemerintahan Presiden BJ.Habibie
Kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu proses
pemulihan ekonomi
Memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar namun pada akhirnya nilai
tukar rupiah meroket naik
Menerapkan independensi BI agar lebih mengurus perekonomian.
Melikuidasi bank yang bermasalah
Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar
negeri
Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang di syaratkan IMF
Pemerintahan Presiden B.J Habibie yang mengawali masa reformasi
belum melakukan maneuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang
ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan
stabilitas politik.
2. Masa Pemerintahan Abdurahman Wahid
Mulai mengarah pada perbaikan, diantaranya pertumbuhan PDB yang
positif, laju inflasi dan suku bunga rendah.
Memberi kebebasan seluas-luasnya pada suku terutama Tionghoa.
Hubungan pemerintah dengan IMF kurang baik, sehingga pinjaman uang
dari luar negeri terus tertunda.
Kondisi politik dan social yang parah membuat investor enggan
menanamkan modalya.
3. Masa Pemerintahan Megawati Sukarno Putri
Untuk mengatasi utang luas negeri dikeluarkan kebijakan berupa
penundaan pembayaran utang.
Untuk mengatasi krisis moneter, dilakukan cara dengan menaikkan
pendapitan perkapita dan menurunkan kurs rupiah.
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan inflasi,
dikeluarkan kebijakan privatisasi terhadap BUMN. Namun terjadi banyak
penyimpangan karena kepemilikan publik yang menjadi salah satu
sumber pemasukan negara beralih menjadi kepemilikan privat .
Memperbaiki kinerja ekspor, sehingga dapat ditingkatkan.
4. Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami
perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh
pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global
yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Berikut beberapa kelebihan dan
kekurangan pada masa pemerintahan SBY :
Kelebihan :
Mengurangi subsidi negara Indonesia atau menaikkan harga
BBM.
Kebijakan BLT, akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan
sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang
membutuhkan.
Kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana
pendidikan yang ada di Negara Indonesia.
Menurunnya angka kemiskinan