Page 120 - Perempuan Dalam Gerakan Kebangsaan

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan
Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Pada momentum Kongres Perempuan Indonesia ke-II inilah,
pemerintah kolonial Hindia-Belanda mulai bergerak untuk memecah
persatuan anggota PPI/PPII dengan berkedok penawaran program
kerjasama pencatatan perkawinan. Tentu saja dengan harapan agar
tawaran itu diterima oleh PPI/PPII sekaligus diputuskan dan
diumumkan melalui hasil keputusan Kongres Perempuan Indonesia
ke-II.

Walaupun sebagian besar organisasi perempuan yang tergabung
dalam Kong-res Perempuan Indonesia dapat menerima rancangan
ordonansi tersebut, namun kesepakatan anggota PPI/PPII atau
keputusan kongres tidak menerima tawaran kerjasama tersebut. Hal
ini membuktikan bahwa PPI/PPII dan Kongres Perempuan
Indonesia masih tetap bertahan untuk menjaga persatuan dan
kesatuan anggota-anggotanya. Walhasil, tawaran rancangan
ordonansi itu ditarik kembali oleh pemerintah.
4) Pembentukan KPKPAI

Pada tahun 1937 atas usaha beberapa perkumpulan didirikan
Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak-anak Indonesia
(KPKPAI). Komite tersebut bertujuan memberikan perlindungan
kepada perempuan dan anak-anak dalam perkawinan, merencanakan
suatu peraturan perka-winan dan mendirikan biro konsultasi.
KPKPAI itu dipimpin oleh Ny. Sri Mangunsarkoro, sedangkan
Biro Konsultasi oleh Ny. Maria Ulfah Santoso SH. Sejak dibentuk,
KPKPAI ini berdiri di luar Kongres Perempuan Indonesia. Setelah
Kongres Perempuan Indonesia ke-III berlangsung di Bandung,
KPKPAI ini dijadikan suatu badan dengan badan kepengurusan PPI/
PPII dan Kongres Perempuan Indonesia. Adapun nama KPKPAI
diganti Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam
Per-kawinan (BPPIP).

c. Kongres Perempuan Indonesia III

88
88