Page 233 - Perempuan Dalam Gerakan Kebangsaan

Dra. Triana Wulandari, M.SI., dkk. (eds.)

didirikan Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian
(BP4). Kemudian pada tahun 1956 bersama-sama dengan
Kementerian Agama diseleng-gerakan kursus Pendidikan Calon
Anggota Pengadilan Agama.

Pada kongres di Surabaya ini perjuangan untuk terlaksananya
Undang-Undang Perkawinan telah meningkat sehingga pada
per-tengahan tahun 1958 Kongres Wanita Indonesia mengirim surat
kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun Perdana Menteri agar
membicara-kan Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang telah
masuk. Di dalam Majelis Permusyawaratan Kongres Wanita
Indonesia, dibahas pula usul-usul kompromi antara Rancangan
Undang-Undang Perka-winan dari Parlemen (Ny. Soemari) dan
Rancangan Undang-Undang Perkawinan Umat Islam (dari
pemerintah). Kongres memperjuangkan pula agar Hari Ibu dijadikan
Hari Nasional dalam arti seperti Hari Sumpah Pemuda.
Dengan memuncaknya perjuangan untuk Irian Barat, Kongres
menyatakan bahwa perempuan akan ikut aktif dalam usaha
pengembalian Irian Barat dan untuk itu pada tanggal 22 Desember
1957 ditanda-tangani Piagam Badan Kerjasama Wanita/Militer.

Pada tahun 1958 krisis nasional memuncak dengan
diproklamasikan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia
(PRRI) oleh Akhmad Husein pada tanggal 15 Pebruati 1958, disusul
berdirinya Pergerakan Rakyat Semesta (PERMESTA) yang
menguasai daerah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Keadaan
yang demikian dipergunakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI)
untuk mengadakan subversi.
Hal ini terasa pula dalam Pergerakan Wanita Indonesia.
Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI) dalam Kongres di Surabaya
berhasil duduk pula dalam pimpinan Kongres Wanita Indonesia.
Sebagai organisasi yang berafiliasi pada PKI, Gerwani mendirikan
“Gerakan Masa” yang anggotanya terdiri dari organisasi perempuan

201
201