Page 232 - Perempuan Dalam Gerakan Kebangsaan

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan
Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan
Pada kongres tersebut terlaksananya Undang-Undang
Perkawinan tetap merupakan perjuangan berat, sedangkan perhatian
pergerakan perempuan di bidang sosial nampak sekali dengan
dikirimkannya permintaan kepada Menteri Kehakiman agar
diadakan Pengadilan Anak dan permintaan kepada Menteri
Perburuhan supaya Peraturan tentang cuti haid tetap dipertahankan.

Setelah persiapan yang sekian lama dan berat, akhirnya,
Pemilihan Umum (PEMILU) yang pertama diselenggarakan pada
tanggal 29 September 1955. Dalam PEMILU ini terdapat 39 juta
rakyat Indonesia yang memberikan suaranya.

Dengan selesainya PEMILU itu nampaknya masih belum juga
tercapai kestabilan pemerintah. Di daerah-daerah timbul perasaan
tidak senang karena merasa tidak puas dengan alokasi biaya
pembangunan yang didapat dari Pusat. Mereka membentuk Dewan-
Dewan Daerah seperti: Dewan Banteng di Sumatera Barat dengan
pimpinan Letnan Kolonel Akhmad Husein pada tanggal 20 Desember
1956. Dewan Gajah di Medan dengan pimpinan Kolonel M. Simbolon
pada tanggal 22 Desember 1956. Dewan Manguni di Manado dengan
pimpinan Kolonel Ventje Sumual pada tanggal 18 Februari 1957 dan
lain-lain. Perundingan dengan Belanda mengenai Irian Burat dan
mengenai Uni Indonesia — Belanda juga belum berhasil, sehingga
akhirnya pada tanggal 13 Februari 1956 Indonesia memutuskan Uni
tersebut secara sepihak. Dengan keadaan yang demikian tegangnya,
pada pertengahan tahun 1957 Pemerintah menyatakan berlakunya
Keadaan Darurat Perang/SOB (Staat van Oorlog en Beleg).

Dalam suasana demikian Kongres Wanita Indonesia mengadakan
kongresnya di Surabaya pada tanggal 28-30 Nopember 1957. Antara
kongres tahun 1955 sampai dengan kongres di Surabaya tercapai
beberapa hasil positif antara lain pada tahun 1955 oleh Kepala
Jawatan Agama Jawa Barat bersama-sama organisasi-organisasi
anggota Kongres Wanita Indonesia tingkat propinsi di Bandung

200
200