Page 231 - Perempuan Dalam Gerakan Kebangsaan
P. 231

Dra. Triana Wulandari, M.SI., dkk. (eds.)

                perempuan, Kongres menganjurkan untuk mempergunakan hak
                pilihnya. Selain itu, terlaksananya Undang-Undang Perkawinan juga
                tetap diperjuangkan oleh Kongres dan diusahakan agar diangkat pula
                tenaga perempuan dalam Pengadilan Agama.

                     Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada
                umumnya, perempuan dan anak-anak khususnya, Kongres Wanita
                Indonesia mendirikan Yayasan Kesejahteraan Anak dan Yayasan
                Hari Ibu, selain juga menggiatkan kembali Yayasan Kemajuan Wanita
                “Seri Dharma”. Yayasan-yayasan tersebut adalah suatu usaha dari
                Kongres Wanita Indonesia untuk mewujudkan kerjasama antara
                organisasi-organisasi anggota. Untuk memperingati seperempat abad
                Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, didirikan gedung Persatuan
                Wanita di Yogyakarta.
                     Pergerakan wanita pada waktu itu menaruh perhatian pula
                terhadap perjuangan negara-negara sahabat. Dalam kongres tahun
                1952, dikeluarkan pernyataan mendukung perjuangan rakyat
                Tunisia untuk mencapai kemerdekaan.

                     Sebagai negara baru, beban Pemerintah Indonesia pada masa
                ini sungguh berat. Selain keadaan sosial ekonomi yang masih jauh
                dari baik, gangguan keamanan dan persiapan untuk pemilihan umum,
                Indonesia masih harus pula memperjuangkan kembalinya Irian
                Barat. Belanda nampaknya tidak bermaksud mengembalikan Irian
                Barat kepada Indonesia sehingga perundingan-perundingan yang
                diadakan selalu gagal.
                     Pergerakan Wanita Indonesia membahas pula persoalan Irian
                Barat dalam Kongres yang diselenggarakan di Palembang dari tanggal
                2-5 Maret 1955. Melalui kongres ini pula diputuskan untuk mengirimkan
                ‘pernyataan’  kepada  Menteri  Luar  Negeri  agar  mendukung
                sepenuhnya usaha Pemerintah untuk mengembalikan Irian Barat ke
                dalam wilayah Republik Indonesia.




                                             199
                                             199
   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236