Page 50 - E MODUL LEMBAGA KEUNGAN SYARIAH - NADYA MEYLANI HOTMAIDA SIBARANI - 1834021315
P. 50

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 968 pada Pasal 7 dapat diketahui:

                       1.  Bank Indonesia adalah bank sentral sebagaimana dimaksudkan 1945.


                       2.  Bank Indonesia adalah milik Negara.


                       3.  Bank Indonesia sebagai bank sentral berbentuk badan hokum.


                       4.  Bank Indonesia adalah pembantu pemerintah.


                       5.  Bank Indonesia diangkat dan diperhentikan oleh presiden.


                         Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI). Menurut Undang-Undang

                    Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang
                    Republik  Indonesia  Nomor    23  Tahun  1999  Tentang  Bank  Indonesia,  bank  Indonesia

                    adalah lembaga Negara yang independan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,
                    bebas  dari  campur  tangan  pemerintah  dan  /atau  pihak  lain,  kecuali  untukhal-hal  yang

                    secara tegas diatur dalam undang-undang.





                    TUJUAN DAN TUGAS BANK SENTRAL

                      Tujuan Bank Sentral

                             Dalam  kapasitasnya  sebagai  bank  sentral,  Bank  Indonesia  mempunyai  satu

                       tujuan  tunggal,  yaitu  mencapai  dan  memelihara  kestabilan  nilai  rupiah.  Kestabilan
                       nilai  rupiah  ini  mengandung  2  aspek,  yaitu  kestabilan  nilai  mata  uang  terhadap

                       barang  dan  jasa,  serta  kestabilan  terhadap  mata  uang  Negara  lain.  (Eko  Prasetyo,

                       2009:106-107).
                             Tujuan bank sentral seperti tertuang dalam UU RI No. 23 Tahun1999 Bab 3

                       Pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Adapun maksud
                       dari kestabilan rupiah dan diinginkan oleh bank sentral adalah :

                        1.  Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur  dengan atau
                           tercermin dari perkembangan laju inflansi.

                        2.  Kestabilan  nilai  rupiah  terhadap  mata  uang  Negara  lain.  Hal  ini  dapat  diukur

                           dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah dengan mata uang
                           Negara lain. (Kasmir, 1998:169-170)
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55