Page 55 - E MODUL LEMBAGA KEUNGAN SYARIAH - NADYA MEYLANI HOTMAIDA SIBARANI - 1834021315

4. Dalam pengelolaan arus modal asing, BI harus memiliki rumusan yang

mengutamakan kepentingan ekonomi nasional.
5. Meningkatkan dan memperkuat peranan BI dalam pengelolaan dan pengendalian

inflasi baik di pusat maupun daerah, dengan membentuk direktorat pengendalian
inflasi.

6. Memperkuat koordinasi antara BI dan pemerintah terkait pengelolaan perubahan
nilai tukar dan tekanan nilai tukar terhadap beban fiskal negara.

7. Dalam hal menilai kinerja Dewan Gubernur, BI harus memiliki dan menetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk masing-masing anggota Dewan Gubernur.
8. Kebijakan moneter dan makroprudensial yang dijalankan oleh BI berpihak

kepada pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah.

9. Mengoptimalkan upaya menarik devisa hasil ekspor untuk masuk ke perbankan
dalam negeri melalui optimalisasi kebijakan DHE maupun instrumen kebijakan

lainnya, sehingga berdampak positif terhadap perekonomian nasional.

PERKEMBANGAN BANK SENTRAL ISLAM
Negara Indonesia merupakan negara dengan penduduk beragama Islam terbesar

saat ini. Sudah sepatutnya menginginkan sebuah system yang berlandaskan ke Islaman

(syariah), terutama di bidang perekonomian atau bisa dibilang menginginkan adanya
lembaga keuangan yang berbasis syariah. Dalam artian, system keuangan yang

berlandaskan dari prinsip-prinsip serta nilai dari ajaran agama Islam. Secara sederhana,
perbankan syariah atau biasa dikenal sebagai perbankan Islam. Dimana dalam

pelaksanaannya memiliki landasan hukum yang sesuai syariat Islam. Salah satunya

adalah perbankan syariah tidak mengenal adanya "bunga pinjaman" atau interest rate.
Sehingga dalam operasionalnya, perbankan syariah menerapkan "sistem bagi hasil" atau

nisbah.
Sistem bagi hasil yang dilakukakan bank syariah adalah dengan profit sharing,

yakni membagi keuntungan bersih dari usaha atau investai yang sudah dijalankan. Awal
mula keuangan Islam di Indonesia dipelopori dari sektor perbankan. Dalam hal ini sudah

dimulai sejak tahun 1983 dimana pemerintah Indonesia berencana menerapkan system

bagi hasil dalam perkreditan hal ini merupakan konsep dari perbankan syariah.
Kemudian pada tahun 1980, muncul sejumlah inisiatif mengenai pendirian bank Islam